Mensos Minta Pendamping PKH Kawal Bansos Non Tunai

Selain memberikan arahan kepada SDM PKH, dalam sarasehan ini Menteri Sosial meluncurkan Kode Etik SDM PKH yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik SDM PKH.

Pedoman ini mengatur sikap, perilaku dan tindakan yang harus dilakukan sekaligus dihindari oleh SDM PKH, serta mengatur hubungan dengan KPM, rekan sejawat, penanggung jawab dan mitra kerja.

Melalui aturan ini Mensos berharap seluruh SDM PKH menjadikannya pedoman sikap/perilaku bagi setiap anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaannya dan berdampak positif bagi para penerima manfaat bansos.

Untuk menerapkan aturan ini Kementerian Sosial telah mengukuhkan tujuh orang menjadi Komisi Etik dari unsur Psikolog, Pekerja Sosial, Pengacara, Akademisi, LSM, Pemerhati Sosial dan Praktisi dari Kementerian Sosial.

Untuk memperluas upaya sosialisasi PKH, Mensos juga mengukuhkan Miss Grand Indonesia yang berasal dari 30 Provinsi sebagai Duta PKH.

Mereka akan bekerja sesuai dengan wilayah provinsi masing-masing.

Kehadiran Duta PKH diharapkan dapat ikut membantu mensosialisasikan PKH dan menjadi inspirasi dan memotivasi KPM untuk meningkatkan kualitas diri menuju kemandirian.

Sebanyak 1.200 peserta sarasehan terdiri dari Koordinator Regional, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial Supervisor, Peserta Pusat, perwakilan Pendamping dan Operator PKH terbaik dengan berbagai prestasi.

Peserta selanjutnya akan bersama-sama mengikuti acara Gebyar Prestasi Keluarga Sejahtera Indonesia yang direncanakan pada hari Minggu 12 Agustus 2018 yang diikuti oleh 6.000 anak dan keluarga binaan Kementerian Sosial RI.