Jumat, 3 Oktober 2025

Fadli Zon Sebut ada Tiga Persoalan di Balik dilantiknya Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar

Persoalan pertama yakni pelantikan Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat telah menjatuhkan kredibilitas pemerintahan

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Komjen M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018.

Persoalan pertama yakni pelantikan Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat telah menjatuhkan kredibilitas pemerintahan.

Baca: Kemendagri Ungkap Alasan Penunjukan Komjen Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar

Sebab, dulu Presiden Joko Widodo telah menarik kembali usulan tersebut dan Menko Polhukam Wiranto bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut.

"Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bisa menilai sendiri, siapa sebenarnya yang gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan,"ujar Fadli, berdasarkan keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (18/6/2018).

Persoalan berikutnya adalah dengan keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan kita jalani tahun ini dan tahun depan.

"Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tidak netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih banyak aparat Polri yang bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita," ujar Fadli.

"Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bagaimana ada oknum yang sengaja berpihak pada calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yang merupakan institusi milik kita bersama," sambungnya.

Dan yang terakhir dari pelantikan yang terkesan 'dipaksakan' ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat.

Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali menjadi kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.

Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri.

Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada, bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.

Baca: Komjen M Iriawan Dilantik, Fadli Zon: Penipuan Terhadap Rakyat

Langkah pemerintah yang tak mau dikoreksi semacam inilah yang justru bisa memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jawa Barat serta mampu menodai Pilkada Jawa Barat.

“Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat," ujar Fadli.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved