Ini Kata Fadli Zon Mundurnya Yudi Latif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresiasi mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Menurutnya mundurnya Yudi diduga karena adanya perubahan status lembaga dari unit kerja menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP ).

‎"Menurut saya BPIP ini perlu dilakukan evaluasi, dan mungkin karena tadi ada perubahan dari unit kerja menjadi badan," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (8/6/2018).

Seharusnya menurut Fadli semangat reformasi birokrasi dikedepankan dengan meminimalisir munculnya badan-badan baru. Seharusnya untuk urusan Pancasila tidak perlu dibuat Badan baru seperti BPIP.

‎" ‎Jadi BPIP pun perlu dievaluasi pancaila ini sudah menjadi dasar, pandangan kita, sebaiknya institusi sudah yang menyangkut saya kira di MPR sudah ada program terkait empat pilar ini, anggota DPR yang mewakili rakyat kan melakukan sosialisasi, jadi memang harus button up‎ bukan top down. jadi pancasila ini implementasikan top down terjadi kesalahan, kalau di atasnya salah bawahnya juga salah," katanya.

‎Apalagi badan baru tersebut menurut Fadli bertugas untuk menafsirkan pancasila yang kemudian dijadikan alat politik.

‎"Jadi keberadaan BPIP perlu dievaluasi lah, saudara Yudi Latif ini bagus, fair itu tindakan yang pancasilais menurut saya mengundurkan diri dari BPIP," pungkasnya.

Sebelumnya pernyataan mundur Yudi Latif beredar di jejaring Whatsapp wartawan. Yudi juga menuliskan pernyataan mundurnya tersebut di Akun Facebook nya. Berikut pernyataan mundur Yudi Latif tersebut.

TERIMA KASIH, MOHON PAMIT

Salam Pancasila!

Saudara-saudaraku yang budiman,

Hari kemarin (Kamis, 07 Juni 2018), tepat satu tahun saya, Yudi Latif, memangku jabatan sebagai Kepala (Pelaksana) Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP)--yang sejak Februari 2018 bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selama setahun itu, terlalu sedikit yang telah kami kerjakan untuk persoalan yang teramat besar.

Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah. Mengapa? Kami (Pengarah dan Kepala Pelaksana) dilantik pada 7 Juni 2017.

Tak lama kemudian memasuki masa libur lebaran, dan baru memiliki 3 orang Deputi pada bulan Juli. Tahun anggaran telah berjalan, dan sumber pembiayaan harus diajukan lewat APBNP, dengan menginduk pada Sekretaris Kabinet.

Anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga harus berakhir. Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun.