Pengamat: Perwira TNI dan Polri Pj Gubernur Dimungkinkan Dengan Pertimbangan Strategis

Sehingga menjadi memungkinkan diambil dari unsur di luar kemdagri, seperti kejaksaan, polri ataupun tni, dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 pasal 101. Pun Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 pasal 4 dan pasal 5.

Untuk itu pada Pilkada 2017 lalu, ada dua Perwira dari TNI dan Polri menjabat sebagai pj. Gubernur di Aceh (Mayjen TNI Purn Soedarmo) dan Sulawesi Barat (Irjen Pol Carlo Brix Tewu) pada 2016 lalu. Saat itu penekanannya pada potensi konflik.

"Sehingga diharapkan ada koordinasi yang lebih mudah dibandingkan jika dijabat oleh yang bukan dari unsur institusi keamanan," ujar Muradi.

Sementara bila mengacu pada perundang-undangan yang terkait TNI atau Polri, baik UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maupun UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mana penekanannya lebih pada keterlibatan dalam politik praktis.

Namun jika dilihat lebih detail, keberadaan untuk mengisi jabatan sebagai pejabat kepala daerah tersebut dimungkinkan. Karena penekanannya pada pelayanan sebagai kepala daerah.

Apalagi bukan tanpa masalah saat pj Gubernur diisi oleh Sekda karena itu akan menjadi permasalahan tersendiri,

"Karena adanya interaksi yang bersifat tidak netral," jelasnya.

Karenanya, berkaca pada pengangkatan pj dari unsur polri dan TNI pada 2016 lalu, maka penetapan perwira polri menjadi pj. Gubernur menjadi dimungkinkan dengan pertimbangan strategis, yakni, kedua provinsi tersebut berpotensi konflik.

"Sebagaimana yang ditegaskan oleh Bawaslu, KPU, kemdagri dan juga internal polri maupun TNI sendiri," tegasnya.

Apalagi dalam peraturan yang ada, kali ini makin kuat pijakannya dibandingkan saat 2016 lalu.