Fadli Zon: Politik Identitas Menguat Karena Negara Abai Terhadap Keadilan Sosial

Sementara itu indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca: Permohonan Berobat Dikabulkan Hakim, Pengacara: Sakitnya Setya Novanto Bukan Imajinasi

Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas.

"Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan," katanya.

Fadli juga menyoroti soal ekonomi yang memicu benturan kultural dan berakibat munculnya populisme.

"Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan ini. Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang," katanya.

Baca: Bisa Dukung Ridwan Kamil, Ini Tiga Skenario PDI Perjuangan Untuk Pilgub Jawa Barat

Menurutnya, ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan bahkan entah secara sengaja maupun tak sengaja sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut.

"Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi," kata Fadli.

Fadli menambahkan, di tahun politik, penting untuk pemerintah untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

"Untuk itu, ruang publik kita mestinya makin bersih dari hoax dan ujaran kebencian. Sayangnya, pemerintah kadang justru menjadi pihak yang turut mengeruhkan suasana," katanya.

Dirinya mengatakan, menguatnya politik identitas mestinya dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan dijawab dengan represi dan produksi stigma.

"Upaya represif terhadap para ulama dengan pelarangan-pelarangan justru memperkuat perlawanan politik identitas," kata Fadli.