Jumat, 3 Oktober 2025

Kaleidoskop 2017

Bantah Kasus RJ Lino Mandek, KPK: Dua Hari Sebelum Liburan Kami Gelar Perkara Dengan BPK

"Pekerjaan tidak mandek semoga tidak lama lagi kita akan temukan langkah-langkah lebih lanjut," kata Agus, Rabu (27/12/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta

Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua KPK Agus Rahardjo berbicara kepada wartawan pada paparan kinerja KPK selama tahun 2017, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/12/2017). Selama 2017, KPK mencetak rekor operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak 19 dan berhasil mengembalikan kerugian negara Rp 276,6 miliar. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat suara dengan kritik keras Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penanganan perkara korupsi yang dinilai lamban.

Seperti penanganan kasus yang menjerat bekas direktur utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

Menyikapi kritikan itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010 tidak jalan ditempat.

Baca: ICW Kritik Keras KPK Terkait Penanganan Kasus Mangkrak

Pucuk pimpinan KPK ini berjanji kasus yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Joost Lino sebagai tersangka akan diintensifkan hingga tuntas.

"Pekerjaan tidak mandek semoga tidak lama lagi kita akan temukan langkah-langkah lebih lanjut," kata Agus, Rabu (27/12/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: Dari 14.144 Wakil Rakyat Hanya 30 Persen yang Melaporkan LHKPN, 20 Anggota DPR RI Belum Lapor

Bantahan kasus mandek itu dijawab Agus, dengan progres yakni KPK belum lama ini melakukan
gelar perkara bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kasus RJ Lino berjalan terus kalau tidak salah dua hari sebelum kami liburan, ada gelar bersama antar BPK dan KPK," ujar Agus.

Diketahui ‎Pelindo II membeli QCC dari Wuxi Huang Dong Heavy Machinery.‎

Baca: Gunung Sinabung Kembali Erupsi, 2 Letusan Terjadi Hari Ini

Berdasarkan informasi, otoritas pemerintah China menghalangi langkah KPK untuk mengakses bukti dokumen-dokumen pembelian dan perawatan 3 QCC di Tiongkok.

Sementara, KPK ingin juga mengakses bukti transaksi keuangan, termasuk uang yang diduga dialokasikan untuk RJ Lino. Di kasus ini, KPK baru menetapkan RJ Lino sebagai tersangka.

Baca: Arist Merdeka Sirait: Agenda Perlindungan Anak Terabaikan Saat Pemilu

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved