Korupsi KTP Elektronik
Golkar Harus Segera Munaslub Tentukan Ketua Umum Baru Demi Jaga Citra Jokowi
Hendri mencatat paling tidak ada sejumlah alasannya Munaslub harus segera dilakukan?
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wajar bila DPD 1 dan 2 Golkar menginginkan musyawarah nasional luar biasa ( munaslub) untuk memilih ketua umum baru.
Apalagi, menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, bila golongan senior dan muda satu suara menghendaki hal yang sama.
"Wajar bila DPD 1 dan 2 Golkar menginginkan Munaslub," ujar pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini kepada Tribunnews.com, Jumat (24/11/2017).
Hendri mencatat paling tidak ada sejumlah alasannya Munaslub harus segera dilakukan?
Hendri menjelaskan, Golkar akan menghadapi pilkada 2018 sehingga membutuhkan nahkoda yang kuat dan mapan dalam memimpin.
Yang terpenting pula, Golkar membutuhkan image rebound atau perbaikan citra dengan cepat untuk menjaga kepercayaan rakyat terutama kepercayaan Joko Widodo (Jokowi).
Baca: Penyidikan Masih Panjang, Polda Belum Tetapkan Tersangka Kasus Reklamasi
Menurutnya hal ini penting sebab selain sebagai presiden saat ini, Jokowi juga kandidat terkuat Capres 2019.
"Bila luntur kepercayaan Jokowi, Golkar dapat terancam berada di luar kekuasaan, sesuatu cobaan yang amat sulit bagi Golkar," katanya.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mendorong pengurus Golkar di daerah untuk bergerak menuntut pergantian Setya Novanto dari posisi ketua umum Partai Golkar.
Akbar mengaku sudah dihubungi oleh sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi.
Pengurus Golkar di daerah merasa tidak nyaman dengan posisi Setya Novanto yang saat ini berstatus tersangka kasus korupsi E-KTP dan juga tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Ya DPD I kan juga sudah menyampaikan beberapa pendapat dan saya juga sudah pernah dihubungi oleh mereka. Ya saya bilang, 'Ya kalian dong, kalian kan yang punya basis secara organisasi untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya'," kata Akbar di Jakarta, Kamis (23/11/2017).
Menurut Akbar, pengurus DPD 1 khususnya yang ada di Pulau Jawa bisa mengumpulkan DPD dari luar Jawa.
Para pengurus DPD ini kemudian bisa menyamakan persepsi mengenai upaya penyelamatan Partai Golkar. Bahkan, Akbar menyebut 34 DPD di Indonesia bisa menginisiasi musyawarah nasional Luar biasa, forum tertinggi di Partai Golkar untuk memilih ketua umum.(*)
