Jumat, 3 Oktober 2025

Korupsi KTP Elektronik

GMPG Minta KPK Tidak Kalah dari 'Dagelan Parodi' Fredrich Yunadi

Doli menyatakan jika sikap Fredrich justru mengajarkan rakyat ke arah kesesatan berfikir dalam memahami hukum.

Editor: Johnson Simanjuntak
Fransiskus Adhiyuda
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat membuat publik heboh dengan ancaman meminta perlindungan kepada Presiden jika KPK memanggil paksa kliennya, sikap dari Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto, itu pun membuat Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berkomentar.

Ahmad Doli Kurnia, Ketua GMPG, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak kalah dari 'Dagelan parodi' dari Fredrich.

"Iya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Fredrich Yunadi itu seperti 'dagelan parodi' yang membolak-balikkan logika," ujar Doli ketika dihubungi, Senin (13/11/2017).

Doli menyatakan jika sikap Fredrich justru mengajarkan rakyat ke arah kesesatan berfikir dalam memahami hukum.

Ia pun menggambarkan sikap kuasa hukum Ketua DPR RI itu sebagai orang yang suka mengarang, mengutip informasi yang keliru, melakukan analisis yang ngawur, dan kesimpulannya pun jadi tak kontekstual, tapi tetap merasa paling pintar.

Atas gambaran situasi itu, GMPG meminta dengan tegas agar KPK tidak boleh lagi kalah dari Setya Novanto.

Baca: Rekonstruksi Pembunuhan Dokter Lety, Pelaku Isi Peluru Senjata Api di Warung

"KPK tidak boleh kalah cepat, kalah cerdik, kalah ngotot dan harus tegas setegas-tegasnya untuk segera melakukan penahanan terhadap Setya Novanto," kata Doli.

Karena, menurut Doli, apabila Setya Novanto masih terus di luar, dia pasti akan melakukan manuver apa saja untuk 'menghabisi' KPK.

Doli sendiri mendapatkan informasi bahwa hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar itu akan mangkir lagi.

"Kabarnya dia kabur ke NTT, memenuhi saran dari kuasa hukumnya yang memang meminta dia untuk tidak memenuhi panggilan KPK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Fredrich ngotot, pemeriksaan kliennya selaku anggota DPR oleh penegak hukum harus seizin Presiden.

"Pasti. Kami akan minta perlindungan Presiden, TNI, Polri terhadap pihak yang melawan undang-undang," kata Fredrich di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Minggu (12/11/2017).

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved