Menhan: Kalau Pertahanan Negara Jelek yang Digantung Saya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, sejatinya enggan untuk mengomentari pernyataan Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo terkait pengadaan senjata yang menuai polemik.

Ia menganggap sudah terlalu banyak yang mengomentari hal tersebut dengan pembenarannya masing-masing.

Baca: Polri Jelaskan Kronologis Pengajuan Pengadaan Senjata dari BIN

"Saya sebetulnya malas ngomong ini, terlalu banyak orang ngomong, dari pemikiran masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu, ada aturannya, undang-undangnya, jadi begini, saya rasa itu tidak ada masalah, dibesar-besarkan saja," ujar Menhan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

Ryamizard Ryacudu mengatakan pembelian senjata yang dimaksud Panglima TNI adalah pembelian 512 pucuk senjata jenis SS2 dan 72.750 butir peluru oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dari PT Pindad.

Baca: Polri Sebut BIN Hanya Mengajukan Izin Untuk 591 Senjata Api

Pembelian senjata itu, sudah seizin Kementerian Pertahanan.

Namun, yang dikatakan Panglima TNI dalam acara di Mabes TNI, Jumat (22/9/2017), adalah adanya pihak nonmiliter yang membeli senjata sebanyak 5000 pucuk dan diindikasikan tidak patut.

Menhan mengatakan pernyataan Gatot Nurmantyo itu tidak akurat.

Baca: Menhan Akan Jalin Komunikasi Dengan Panglima TNI Terkait Masalah Senjata

Ia menduga asisten Panglima TNI tidak menyampaikan informasi dengan baik.

"(Panglima TNI) Bukan keliru, tapi stafnya kurang masukan, seperti saya sangat tergantung pada asisten saya," ujarnya.

Dengan memberikan klarifikasinya kepada wartawan terkait pernyataan Panglima TNI, Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat memperkeruh situasi, maupun membuat situasi semakin gaduh.

Namun, sebagai seorang Menhan, ia bertanggungjawab memberikan klarifikasi.