Korupsi KTP Elektronik
Penetapan Tersangka Setya Novanto Tak Terkait Pansus Hak Angket KPK
Penyidik KPK juga telah mengantongi dua barang bukti sehingga bisa menjerat Ketua DPR, Setya Novanto (SN) sebagai tersangka.
lihat foto
"Belum tahu saya dari daerah ada informasi-informasi, saya ngecek dulu kebenarannya. Ada informasi bahwa ada pengumuman jadi saya mau memastikan dulu," kata Nurdin.
Tampak dari luar, rumah Novanto dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan dan ditutup rapat. Semua mobil yang tiba akan langsung masuk ke dalam rumah Novanto.
Di luar rumah juga nampak beberapa mobil terparkir. Tidak diketahui apakah mobil tersebut milik tamu di pertemuan tersebut.
Suasana dalam rumah pun terlihat tenang. Hingga pukul 20.20 WIB masih banyak mobil yang tiba di kediamannya.
Fadli Zon Siap Jadi PLT
Wakil Ketua DPR Fadli Zon angkat bicara mengenai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka KPK dalam kasus e-KTP.
Fadli mengusulkan adanya rapat pimpinan DPR membahas persoalan tersebut. Politikus Gerindra itu mengaku siap menggantikan tugas Setya Novanto.
"Ya kita semua harus siap sementara (Pelaksana Tugas). Tapi kita lihat dulu nanti kita rapatkan dulu," kata Fadli.
Namun, Fadli mengingatkan pimpinan DPR tidak hanya dirinya. Sehingga, ia harus melihat mekanisme yang ada bila Novanto ingin berkonsentrasi memghadapi kasusnya.
Fadli mengaku baru mendengar informasi mengenai penetapan Novanto sebagai tersangka. DPR akan melakukan klarifikasi terhadap hal tersebut.
Fadli mengatakan pihaknya mengacu pada UU MD3.
"Dalam UU MD3, jelas yang mengatur kalau ada persoalan yang tersangkut anggota DPR, yang terkait masalah hukum maka yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan hukum yang belum final," kata Fadli.
Sedangkan mengenai posisi Novanto, Fadli mengatakan hal tersebut tergantung partai maupun fraksi Golkar.
"Kalau fraksinya tetap memberikan satu keleluasaan pada pimpinan di DPR dalam posisi pimpinan di DPR tidak ada masalah selama belum inchraht kecuali dari partainya melakukan pergantian," kata Fadli.
Sementara itu Indonesian Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka.
Karena hal itu menunjukkan keseriusan KPK membongkar dalang persekongkolan pengadaan KTP elektronik yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun.
"Untuk menghadapi proses hukum, Setya Novanto harus mundur sebagai Ketua DPR," ujar Peneliti ICW Donal Fariz.
