Korupsi KTP Elektronik
KPK Tak Terganggu Meski Banyak yang Membantah Terlibat Korupsi e-KTP
Sejumlah nama besar dari kalangan anggota DPR RI banyak yang membantah telah menerima uang panas dari proyek e-KTP.
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memberikan keterangan pers di kantor KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten Sri Hartini, di Jakarta, Jumat (30/12/2016). Dalam OTT tersebut KPK mengamankan sembilan orang dan uang sebanyak Rp 2 miliar terkait dugaan kasus suap pengaturan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menurut Yorrys, semua partai punya aturan AD/RT jika ada kader yang terkena kasus korupsi.
Sanksi yang diberikan akan menunggu perkembangan kader yang terlibat dalam kasus e-KTP.
"Semua partai punya aturan AD/RT tentang hak dan kewajban anggota punya sanksi-sanksi. Kita biarkan ini bergulir dan kita kawal itu," ungkap Yorrys.
Yorrys menambahkan kasus e-KTP bisa mempengaruhi elektabilitas Golkar di semua provinsi.
Karena itu sekarang internal partai sedang melakukan konsolidasi untuk membangun kekuatan politik.
"Bagaimana membangun soliditas baru karena ini politik. Teman-teman (media) memblow opini begitu hebat, ini bisa mempengaruhi elektabilitas Golkar," kata Yorrys. (tribun/ther/jar)
