FPI Ikut Bela Negara, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Program Kemenhan dan TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi program bela negara yang belum ada hasilnya yang dicanangkan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Hal itu dikatakan Ketua Setara Institute, Hendardi melalui keterangan tertulis, Senin (9/1/2017).

Apalagi, menggandeng Front Pembela Islam (FPI) untuk mengikuti program bela negara.

"Langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemenhan dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas," kata Hendardi.

Hendardi menilai pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI.

Menurutnya, langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI.

Meskipun langkah ini positif, namun Hendardi melihat sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini.

"Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI," kata Hendardi.

Hendardi menuturkan tindakan pencopotan Dandim Lebak belumlah cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI.

"Langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka 'bermain-main' yang berpotensi merusak demokrasi," kata Hendardi.

Hendardi mengingatkan kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi.

"Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan," kata Hendardi.