KPK Didesak Usut Dugaan Suap Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Aspirasi masyarakat yang menolak reklamasi ini kata Andre seharusnya jadi pertimbangan pemerintah dan penegak hukum
Untuk diketahui Presiden Jokowi pada akhir April lalu menginstruksikan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengintegrasikan perencanaan terkait proyek Reklamasi Teluk Jakarta dan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara.
Presiden juga menegaskan tidak boleh ada pelanggaran dari aturan yang berlalu sehingga harus ada sinkronisasi di semua kementerian dan lembaga agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sendiri menyatakan kajian proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara akan selesai pada Oktober 2016 mendatang.
"Reklamasi ini sebenarnya untuk siapa? Kita tidak bicara SARA, tetapi faktanya dilapangan kan memang seperti itu, kenapa juga Ahok membela mati-matian soal reklamasi. Kalian bisa lihat siapa pengusahanya disitu, lalu siapa yang akan menghuninya juga," ucapnya.