Politikus NasDem Berharap Publik Obyektif Sikapi Isu Dugaan Kunjungan Kerja Fiktif Anggota DPR

TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA - Publik diharap melihat secara objektif menyikapi isu dugaan kunjungan kerja (Kunker) fiktif anggota DPR.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan ada potensi kerugian Negara lebih dari Rp 900 miliar dari kunjungan kerja (kunker) perorangan anggota DPR.

“Kita harus melihatnya pada kaca mata yang obyektif,” kata anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, Amelia Anggraini, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa (17/05/2016).

Dalam konteks Kunker fiktif anggota DPR, Amelia meminta publik melihat dalam perspektif yang menyeluruh.

Dia mencontohkan, Kunker ke luar negeri yang dilakukan Komisi I, maupun BKSAP.

Kedua alat kelengkapan dewan itu, fungsinya menjalankan diplomasi hubungan luar negeri.

Dalam kegiatan-kegiatan internasional, menurut Amelia, anggota DPR menjalankan tugasnya untuk berpartisipasi aktif pada forum-forum internasional.

Diantaranya, forum Inter Parliamentery Union (IPU), Women in Parliaments Global Forum (WIP), forum Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, Asean Inter Parliamentary Assembly Fact Finding Committee (AIFOCOM).

“Jadi, jangan sampai karena persepsi yang salah, lembaga DPR jadi terkucilkan dari pergaulan internasional sehingga nantinya tidak dapat memaksimalkan fungsi dan tugasnya dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Amelia, apa yang menjadi catatan masyarakat terhadap kinerja DPR menyangkut pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan DPR dalam menjalankan fungsinya.

Hal ini, sebagaimana diatur pada Pasal 20A UUD 1945, yakni anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, anggaran, dan representasi.

Bahwa, ada yang menyebut beberapa ‘oknum’ melakukan tindakan tercela dengan melakukan kegiatan fiktif.

Namun demikian, hal itu tidak bisa digeneralisir.

“Sudah pasti itu tidak bisa dibenarkan secara moral, dan tanggung jawab politik itu menjadi otokritik bagi kami,” ujarnya.

Politikus NasDem itu menegaskan, bahwa kunker fiktif anggota DPR jangan serta merta semua digeneralisir bahwa semua anggota bekerja tidak benar.