Tim Satgas Gabungan Bareskrim, Bagintel Polri dan Densus 88 Siaga di Nunukan Kaltim

Sementara kelompok Abu Sayyaf telah menetapkan deadline baru terkait tebusan untuk tiga sanderanya yang berasal dari Kanada dan Filipina.

Kelompok tersebut mengancam akan memenggal ketiga sandera jika uang tebusan tak dipenuhi lagi, selambatnya 25 April mendatang.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris berharap agar seluruh WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf bisa segera kembali dengan selamat ke Indonesia.

Ia juga mengharapkan, rencana perusahaan pelayaran membayar tebusan kepada para perompak seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Setidaknya tidak seharusnya diumumkan ke publik oleh Menkopolhukam yang membuat seolah-olah pemerintah RI mendukung rencana pembayaran tebusan," ujar Charles.

Membayar tebusan kepada kelompok teroris yang melakukan penculikan, Charles menegaskan kembali, bukanlah solusi.

"Hal ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Kelompok-kelompok kriminal seperti Abu Sayyaf akan mengulangi kembali aksi perompakan seperti ini terhadap kapal-kapal Indonesia," Charles mengingatkan.

Ia berharap pemerintah meningkatkan intensitas upaya-upaya pembebasan sandera melalui negosiasi. Kemudian melakukan operasi intelijen, bahkan operasi militer apabila diperlukan.

"Pemerintah RI harus memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah Filipina agar segera mengizinkan aparat Indonesia untuk melakukan intelligence gathering mengenai keberadaan dan informasi lainnya," katanya.

"Terkait para sandera dan mempersilakan personel TNI untuk melakukan operasi pembebasan," ujar Charles lagi.

Ditegaskan kembali, aksi perompakan dan penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf terhadap kapal dan warga Indonesia sudah terjadi berkali-kali.

Saat ini saja masih ada 14 WNI yang disandera oleh para kriminal ini. Publik sudah lelah dan bosan dengan retorika para pejabat negara.

"Yang ditunggu sekarang adalah langkah konkrit pemerintah untuk membebaskan para sandera dan mencari solusi permanen atas masalah perompakan," tegas Charles Honoris. (tribun/fer/ruth/yat/kcm/Philippine Star/The Standar)