Agung Laksono Sadar SK‎ Munas Ancol Pasti Dicabut Setelah Ditelepon Staf Menkumham

Agung mengaku pihaknya telah mengkomunikasikan permintaan segera digelarnya Munas dengan Mahkamah Partai.

Sekjen Golkar Munas Ancol, telah berkomunikasi dengan ‎Muladi selaku ketua Mahkamah Partai Golkar.

‎"Sudah (berkomunikasi) saya yakin beliu (Muladi) mempunyai pemikiran yang sehat dan konstruktif dan konstitusional," katanya.

Mendapat Dukungan Akbar Tanjung

Dorongan untuk segera menggelar Munas, menurut Agung, juga senada dengan keinginan ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung.

Agung mengatakan stafnya telah berkomunikasi dengan dewan Pertimbangan partai mengenai Gelaran Munas.

"Akbar juga sudah mengusulkan hal yang sama, yakni Mahakamah Partai harus segera bersidang untuk menyelamatkan partai Golkar dan tetap menjalankan roda organisai," katanya.

Apabila Munas tidak dilaksanakan menurut Agung maka tidak ada yang dapat mengeluarkan keputusan strategis.

Pergantian fraksi dan penunjukan ketua DPR oleh kubunya maupun Ical tidak memiliki legal standing‎.

‎"Karena fraksi itu kepanjangan dari DPP, dan DPP sedang kosong, ada tapi tiada, Ini berlaku untuk semua kubu, ARB maupun saya. Maka kita harus berbuat lah," katanya.

Agung mengatakan sebaiknya kubu Ical sepakat untuk menggelar Munas.

Lantaran dengan Munas akan terbentuk kepengurusan baru.

Agung pun berjanji apapun hasil Munas nantinya, ia akan legowo menerima.

"Saya tidak haus kekuasaan, Supaya tidak berantem terus, ya harus Munas dengan diawasi media, terbuka jangan ada bayar membayar, dan tekanan-tekanan.," paparnya.

Apabila kubu Ical tetap ngotot dengan pandangannya bahwa kepunguruan yang sah, adalah kepengurusan Munas Riau atau Munas Bali hingga 2019, maka hal tersebut tidak Akan menyelesaikan konflik dualisme kepengurusan.

Dualisme terus berlanjut dan merugikan partai.

"Itu artinya ya ngajak perang terus," ucap Agung.