Kabinet Jokowi JK
Ingkar Janji Selesaikan Kasus TKI Pelaut, Menaker Layak Dicopot
"Kami nagih kinerjanya Menaker yang berjanji akan selesaikan masalah TKI pelaut," kata Iskandar.
lihat foto
"Menaker seharusnya tinggal koordinasi sama Kepala BNP2TKI saja sudah beres tuh," cetusnya.
Ketujuh, terkait Peraturan Kepala BNP2TKI. Menaker waktu itu berjanji akan mencabut Perka tersebut. Pasalnya, tidak ada dasar hukumnya, dan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan peraturan adalah menteri.
Seharusnya, Menaker awasi kinerja BNP2TKI mengingat sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengawasan.
Kedelapan, Menaker menjanjikan akan mendidik dan memberangkatkan ABK bekerja di kapal pesiar. Namun, belum terealisir.
"Dalam konteks penempatan kerja ABK, Menaker harus memastikan TKI pelaut tidak ditempatkan di kapal yang melakukan illegal fishing," jelasnya.
Atas sejumlah catatan di atas, FSPILN meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan Menaker untuk dicopot, dan digantikan dengan sosok yang kapabel di bidangnya. Mengingat, masalah TKI menyangkut harkat martabat bangsa Indonesia.
"Jangan sampai visi misi Nawa Cita tidak terwujud hanya karena menteri-menterinya tidak bisa menjalankan mandatnya," tukasnya.
