Isi Pernyataan Koalisi Kawal RUU Pilkada

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada berkumpul untuk mendukung adanya Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) langsung di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (14/9/2014) pagi.

Menurut Deputy Koordinator JPPR Maskurudin Hafid, keinginan para pengambilan keputusan di DPR untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, dinilai suatu kemunduran bagi demokratisasi yang telah diupayakan selama reformasi ini.

"Oleh karena itu, Koalisi Kawal RUU Pilkada menyatakan sikap kalau memilih pemimpin adalah hak konstitusional rakyat yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara," ujar Maskurudin kepada Tribunnews.com, di Kawasan Bundaran HI, Minggu (14/9/2014).

Lanjut Maskurudin, rakyat haruslah menentukan sendiri pemimpinnya, karena itu merupakan hakikat dari demokrasi substansial. Mekanisme pemilihan langsung dapat memberikan ruang yang luas untuk lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat.

"DPR dan Pemerintah harus membuka lagi semua data dan perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung, yang terbukti 90% pilkada langsung berjalan lancar," terangnya.

Selain itu, dengan pilkada langsung dapat mendekatkan rakyat dengan calon pemimpinnya. Lebih menjamin terpenuhinya layanan publik dan pembangunan di daerah.

Maskurudin menilai, pilkada secara langsung lebih efisien dengan cara serentak. Pemimpin daerah dapat mempertanggungjawbankan langsung ke rakyat.

"Mengembalikan pilkada kepada DPRD berarti kemunduran dalam partisipasi politik rakyat dan demokrasi yang substantsial. Jangan sampai kepentingan kekuasaan politik jangka pendek sekelompok orang, mengorbankan hak politik rakyat," tandasnya.

Tidak hanya di Jakarta, aksi Dukung Pilkada Langsung ini juga dilakukan serentak di beberapa kota besar lainnya seperti Aceh, Bandung, Makassar, dan Semarang.

Adapun Ormas yang terlibat dalam aksi ini yakni Perludem, ICW, TI Indonesia, IBC, FITRA, KIPP Indonesia, Rumah Kebangsaan, IPC, Populi Center, dan beberapa ormas lainnya.