TOPIK
RUU Pilkada
-
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras sekaligus mencopot La Rusuli
-
Adian Napitupulu menegaskan partainya menolak revisi Undang Undang Pilkada.
-
Fahri Hamzah mengatakan, mayoritas fraksi di DPR sepakat revisi UU Pilkada bakal menjadi inisiatif DPR.
-
Kemarin dari presiden sudah menyatakan ditolak revisinya jadi menggunakan UU No 8 tahun 2015
-
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakin Presiden Joko Widodo akan menolak usulan revisi UU Pilkada.
-
Wacana itu digulirkan untuk mengakomodir keikutsertaan Golkar dan PPP dalam pilkada serentak tahun ini.
-
Dia bahkan menyangsikan UU tersebut bila menjadi rujukan penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
-
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membahas wacana revisi UU Pilkada dan UU Partai Politik.
-
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai hal tersebut diperlukan persetujuan pemerintah.
-
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Undang-undang Pilkada
-
Aburizal Bakrie melihat masih banyak masalah tersisa di dalam UU Pilkada. Apa saja?
-
Ical mengutarakan alasan Golkar mendukung Pilkada langsung meski itu berlawanan dengan rekomendasi Munas Golkar di Bali.
-
Karena itu kami menuntut DPR RI menyetujui dan mengesahkan Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY, sehingga bisa ditetapkan," ujar pendemo.
-
Sementara pada 2015 banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya.
-
"Kita menginginkan Perppu itu segera dibahas oleh DPR dan segera ada kepastian hukumnya," kata Ketua KPU.
-
"Kalau Perppu itu nanti ditolak oleh DPR RI, otomatis nanti berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014," kata Djohermansyah.
-
tidak serta merta akan memberlakukan kembali Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah
-
Aksi penolakan Pilkada tidak langsung di Brisbane ini menambah deret sikap penolakan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia.
-
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa dijadikan patokan KPU
-
Yusril mengatakan kini tergantung pada DPR RI, menerima Perppu itu dengan disahkan sebagai UU atau tidak
-
"Mana dimana hak suara saya, hak suara saya kemarin sudah mati..Mana dimana hak suara saya, hak suara saya ayo rebut kembali...!"
-
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan Perpu harus diikuti oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
-
Presiden LBH Laskar Dewa Ruci, Sirra Prayuna, mengatakan menggugat UU tersebut karena pengesahannya merampas kedaulatan rakyat.
-
Sirra mengaku pesimis Perppu yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan disetujui DPR.
-
Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang langsung ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi
-
Golkar diprediksi melunak terkait pembahasan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada di DPR.
-
"Masalah Perppu itu adalah hak konstitusional presiden kalau memang mengeluarkan ya itu adalah hak beliau (SBY)," ujar Idrus.
-
SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat membeberkan fakta di balik bergabungnya Demokrat ke Koalisi Merah Putih
-
Produk UU Pilkada melalui DPRD dan berbagai manuver untuk memilih pimpin DPR, termasuk berbagai kemungkinan skenario jahat
-
Dradjad Wibowo mengatakan, partainya bisa saja berubah menyikapi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilihan kepala daerah
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
