Jumat, 3 Oktober 2025

Kongkalikong Pejabat dan DPR

Manuver Dipo Alam Bisa Membahayakan Presiden SBY

hanya untuk mencari sensasi jelang 2014

Penulis: Rachmat Hidayat
zoom-inlihat foto Manuver Dipo Alam Bisa Membahayakan Presiden SBY
tribunnews.com/herudin
Bambang Soesatyo

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Manuver politik Sekretaris Kabinet Dipo Alam jika tanpa dilengkapi bukti akurat, dapat disebut hanya untuk mencari sensasi jelang 2014. Manuver tersebut juga dapat menghadirkan risiko amat berbahaya bagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tidak tanggung-tanggung, sebab taruhannya adalah mereduksi soliditas kabinet, menimbulkan suasana tidak kondusif di kementerian dan memunculkan benih keretakan koalisi Parpol pendukung pemerintah yang dibangun SBY.

"Bukan tidak mungkin, nanti ada pula menteri yang melaporkan Dipo Alam. Misalnya, terkait dengan monopoli tepung terigu yang dipasok oleh pengusaha Turki dll. Dan kalau itu terjadi, maka makin gaduhlah republik ini," politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menjelaskan, Senin (19/11/2012).

Per moral, lanjutnya, apa yang dilakukan Dipo Alam tidak salah, bahkan harus didukung. Ketika rakyat menyaksikan inkonsistensi dan ambivalensi pemberantasan korupsi dewasa ini, Dipo Alam tampil memacu semangat baru penegakan hukum.

Dia, lanjut Bambang lagi, bahkan langsung menggelar perang baru melawan korupsi, dengan mengungkap praktik kongkalikong pengaturan anggaran antara DPR dan kader partai politik di kabinet dan pejabat kementerian.

"Kalau sebelumnya Dahlan Iskan menyerang DPR dengan isu oknum anggota DPR memeras BUMN, giliran Dipo Alam yang juga menyerang DPR serta beberapa kementerian. Namun, pada manuver Dipo Alam, yang tampak adalah episode tentang Sekretaris kabinet menyerang dan mencoreng kabinet dimana dia adalah anggota kabinet itu sendiri. Tentu saja menjadi pemandangan yang tidak lazim," papar Bambang.

Kasus dugaan korupsi yang dikantungi Dipo memang harus diungkap dan diserahkan ke penegak hukum. Tetapi, sebagai sekretaris kabinet, Bambang menyarankan, Dipo mestinya prosedural.

"Sebab, apa yang dilaporkannya terkait dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan kementerian. Kementerian itu dipimpin oleh menteri yang nota bene adalah pembantu presiden," tegasnya.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved