Tjahjo: Jangan Lupa Dipo Alam Seorang Politisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengingatkan Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam, terkait laporan dugaan adanya kongkalikong anggaran antara DPR dan kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus disertai bukti agar tidak menimbulkan fitnah.

Tjahjo terkejut mengetahui dari pemberitaan bahwa laporan Dipo ke KPK itu tanpa ada koordinasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tjahjo mengingatkan publik bahwa Dipo juga seorang politisi yang mempunyai kepentingan melindungi pemerintahan SBY dari sejumlah masalah yang melanda saat ini. "Jangan lupa, Dipo Alam itu juga seorang politisi. Tentunya dia ingin melindungi pemerintahan, ingin melindungi lambang negara yang sekarang sedang mendapat isu tidak sedap," ujar Dipo.

"Dari mulai soal grasi Ola, carut-marut tata kelola penyelenggaran pemerintahan, tidak baiknya komunikasi antarlembaga tinggi negara antara KPK, Polri, kejaksaan, MA. Dengan carut-marut tata kelola penyelenggaran pemerintahan ini dan dengan sebagai seorang politisi maka wajar Dipo Alam memainkan poin-poin itu," imbuhnya.

Sebagai politisi senior PDI Perjuangan yang sudah lima periode menjadi anggota DPR, Tjahjo sangsi terjadi kongkalikong antara DPR dan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang menjadi mitra Komisi I.

"Pengajuan anggaran yang disampaikan Kemhan atas usul tentu dari matra-matra TNI yang ada. Kalau toh, menurut Komisi I ada anggaran yang peruntukannya belum jelas, kami bisa menanyakan dan evaluasi kembali," kata dia.

Tjahjo melihat bahwa saat ini sudah terjadi hiruk-pikuk elit politik sebagaimana pernyataan Presiden SBY pada awal 2012.

"Jadi ini wajar, ternyata yang memulai hiruk-pikuk itu adalah menteri-menterinya, seperti Seskab yang memberikan pernyataan langsung dibantah Mentan Suswono, ditambah Dahlan Iskan lagi. Saya kira, lebih baik Presiden mendisplinkan para pembantunya. Sebab, lama pemerintah tidak memikirkan rakyat, justru memikirkan interdep masing-masing yang tidak sinkron," tukas Tjahjo yang juga Sekjen PDI Perjuangan itu.

(Abdul Qodir)