Bukan Cuma Anggota DPRD DKI, Jejak BUMD Terendus di Skandal Beras Oplosan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus beras oplosan yang menghebohkan publik tak hanya menyeret nama-nama dari kalangan legislatif.

Kini, giliran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, yang ikut terendus dalam pusaran praktik curang ini.

BUMD tersebut diketahui menjadi salah satu dari empat perusahaan yang tengah diperiksa Satgas Pangan Polri, setelah beberapa merek beras produksinya terindikasi tidak sesuai standar mutu.

Beberapa merek yang dimaksud antara lain: Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Setra Pulen, hingga Food Station.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap jajaran direksi PT Food Station oleh Bareskrim Polri.

“PT Food Station telah memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, dan saat ini kami masih menunggu hasil analisis dari Satgas Pangan terhadap sampel beras yang diuji,” ujar Hasudungan, Selasa (15/7/2025).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga langsung turun tangan dengan melakukan uji mutu terhadap 50 sampel berasdari Badan Pangan Nasional (Bapanas), sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan pangan masyarakat.

Baca juga: Besok Komisi IV DPR Panggil Mentan Amran Bahas Kasus Beras Oplosan: Harus Ada Tindakan, Biar Jera

Skandal Beras Oplosan dan Dugaan Kerugian Rp99 Triliun

Kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil investigasi bersama Satgas Pangan yang menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu nasional.

Beberapa ditemukan mengemas isi 4,5 kilogram tetapi mengklaim 5 kilogram, sementara lainnya menyatakan sebagai "beras premium" padahal kualitas biasa.

“Selisih 1 kg bisa rugikan Rp2.000 hingga Rp3.000. Kalau dihitung secara nasional, kerugian bisa mencapai Rp99 triliun per tahun,” tegas Mentan Amran.

Empat perusahaan yang kini diperiksa adalah:

Wilmar Group (Sania, Sovia, Fortune, Siip),

PT Food Station Tjipinang Jaya,

PT Belitang Panen Raya (Raja Platinum, Raja Ultima),

PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) – merek Ayana.

DPRD DKI Ikut Disebut dalam Investigasi

Lebih jauh, investigasi Tribunnews di Pasar Induk Cipinang menemukan bahwa anggota DPRD DKI Jakarta juga disebut-sebut terlibat.

Salah satu pemilik toko beras, Jefry (nama samaran), mengaku menerima pesanan 10 ton beras campuran dari salah satu anggota DPRD.

“Ini buat sembako di daerah Pluit. Sudah kami mixing medium dengan medium yang berbeda kualitas,” ujarnya.

Praktik pencampuran atau mixing juga diamini oleh beberapa pedagang lainnya.

Mulai dari beras premium dicampur dengan menir, beras rusak, hingga raskin, semua dilakukan sesuai pesanan, bahkan oleh pihak-pihak politikus. Salah satu modusnya adalah memakai merek generik agar tak mudah dilacak.

“Kalau bujet cuma Rp12.000, ya kami sesuaikan. Asal sesuai harga,” tutur salah satu pedagang lain.

Pemerintah dan Penegak Hukum Bergerak

Menteri Pertanian Andi Amran berharap kasus ini bisa segera diproses oleh Kapolri dan Jaksa Agung agar memberikan efek jera bagi para pelaku.

“Kalau ini dibiarkan, lima tahun saja kerugian bisa tembus Rp500 triliun,” tegasnya.

Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, memastikan pihaknya telah mengantongi daftar perusahaan dan merek bermasalah, dan penyidikan sedang berlangsung.