BMKG Laporkan Ormas GRIB Terkait Dugaan Penguasaan Lahan, Ini Kata Polisi dan Istana

"Kasus ini merupakan bagian dari sasaran pemberantasan premanisme oleh Polda Metro Jaya, dan kami pastikan proses penyelidikan akan terus berjalan hingga tuntas," tambah Ade Ary.

Tanggapan Istana

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prabowo Subianto yakni Prasetyo Hadi belum mengetahui soal polemik ormas GRIB Jaya yang diduga menguasai lahan milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. 

Prasetyo pun berjanji akan mengecek dugaan kasus pendudukan lahan milik BMKG oleh GRIB Jaya tersebut.

"Aku belum dengar, nanti aku cek ya," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

Kendati begitu, ia memastikan bahwa kepolisian tengah masih melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme dalam beberapa waktu terakhir.

Tak hanya yang memberantas premanisme bersifat perorangan, namun juga kelompok.

"Yang pasti adalah kurang lebih 2 minggu, 1minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian, Bapak Kapolri dengan seluruh jajaranya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan," ujarnya.

"Ada yang bersifat perorangan, ada yang bersifat kelompok-kelompok termasuk sebagaimana yang minggu lalu kami sampaikan yang dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi masyarakat kan," tandas dia. 

Baca juga: Tolak GRIB Jaya Masuk ke Nunukan, Mahasiswa dan Aliansi Ormas Gelar Demo

Diberitakan sebelummya, BMKG melaporkan kasus dugaan pendudukan lahan itu ke Polda Metro Jaya.

Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Bahkan ormas sempat menuntut ganti rugi Rp5 miliar atas dasar anggotanya yang disebut sebagai ahli waris tanah tersebut.

Rudianto pun meminta Kementerian ATR/BPN, ikut turun tangan lantaran pihak ormas ada yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut.

“BMKG sudah punya SHP dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tanah tersebut," ujarnya. 

"Sementara di sisi lain, masih ada yang ngotot mengaku ahli waris dan melakukan penyerobotan lahan dengan cara-cara premanisme," imbuhnya.

"Jadi saya minta Kementerian ATR/BPN juga ikut turun tangan, karena patut diduga ini merupakan modus mafia tanah, dan kalau terbukti, semua yang terlibat wajib ditangkap tanpa terkecuali,” pungkasnya.