Polemik Parkir Liar, Usulan Pembentukan BUMD Perparkiran Dinilai Jadi Solusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian memberantas parkir liar perlu didukung sistem pengelolaan perparkiran.

Anggota DPRD Jakarta Raden Gusti Arief memandang permasalahan ini tidak bisa dipandang semata sebagai isu ketertiban.

Melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas.

“Kami melihat permasalahan parkir liar ini bukan semata-mata persoalan ketertiban tapi juga menyangkut aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas,” kata Gusti Arief dalam keterangan Jumat (16/5/2025).

Dia menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dari pemerintah daerah dalam menertibkan parkir liar. 

Kekinian banyak juru parkir liar yang sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat yang belum terintegrasi secara formal dalam sistem perparkiran kota.

“Para juru parkir liar seringkali menjadi bagian dari masyarakat yang belum terintegrasi secara formal maka perlu ada transfer knowledge dan pembinaan agar mereka bisa bertransformasi menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah,” jelasnya.

Gusti juga mendukung jika (Unit Pengelola) UP Perparkiran Dinas Perhubungan tidak mampu mengelola dengan baik agar dibubarkan saja.

Dia mengusulkan pembentukan BUMD perparkiran didukung digitalisasi sistem parkir sebagai langkah strategis untuk meningkatkan PAD serta efisiensi dan transparansi. 

Menurutnya, sistem digital akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan parkir, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah (PAD).

“Lebih baik bubarkan saja UP Parkir dan bentuk BUMD karena itu lebih bisa meningkatkan PAD dan lebih profesional atau jika perlu serahkan saja kepada swasta, ditambah sistem yang terintegrasi secara digital, kita bisa meminimalisir kebocoran, mendorong transparansi, ujarnya.

Legislator yang juga anggota pansus perparkiran ini juga menyoroti pentingnya penyediaan asuransi parkir di lokasi parkir resmi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa parkir.

“Asuransi parkir bisa menjadi solusi perlindungan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehilangan atau kerusakan,” pungkasnya.

Penindakan Hukum

Polda Metro Jaya menggelar operasi pemberantasan premanisme bertajuk Berantas Jaya 2025.