Polisi Gencar Operasi Premanisme, Pemuda Pancasila Minta Pemerintah Bina Ormas

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemuda Pancasila (PP) mendukung kebijakan pemerintah soal pemberantasan premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Arif Rahman menyebut pihaknya tegak lurus atas kebijakan tersebut.

"Ya, kalau secara organisasi ya kami mendukung. Jadi kalau kita mendukung (memberantas) ormas-ormas yang memang melakukan tindakan premanisme ya," kata Arif Rahman kepada Tribunnnews.com, Selasa (13/5/2025).

Baca juga: Sempat Buron Selama Setahun, Preman Kampung yang Aniaya Pegawai PLN di Mojokerto Ditangkap Polisi

Meski begitu, Arif meminta agar pemerintah tak hanya melakukan tindakan represif melainkan juga melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas tersebut.

Seleksi terhadap ormas-ormas itu, kata Arif Rahman, juga diperlukan agar kegiatannya tetap mengikuti peraturan undang-undang yang berlaku.

"Karena semua diatur oleh undang-undang. Nah sekarang juga kan pemerintah juga harus coba meseleksi supaya Ormas-ormas ini juga, memang kan ini kan berkaitan dengan kebebasan, kan? Kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul. Ini kan haknya dijamin oleh undang-undang," ungkapnya.

"Tapi kan juga pemerintah harus melakukan pembinaan supaya ormas-ormas ini juga berjalan pada rel yang benar, gitu," sambungnya.

Atensi Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi atas maraknya aksi premanisme yang dibungkus dengan atribut organisasi masyarakat.

Juru Bicara Presiden Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk koordinasi langsung dengan Jaksa Agung dan Kapolri.

“Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Penyebab Komplotan Preman Keroyok 2 Pegawai PLN di Mojokerto, 1 Pelaku Sempat Buron

“Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap pembinaan terhadap teman-teman ormas, supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, saat ini belum diputuskan apakah pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus akan menjadi solusi. 

Namun, fungsi penindakan sudah berjalan melalui kanal-kanal yang ada.

“Tanpa dibentuk pun, tidak segala sesuatu harus diselesaikan dengan menunggu terbentuknya tim. Fungsi-fungsi itu sudah bisa berjalan normal. Melalui teman-teman kepolisian bisa, pembinaan di Kemendagri juga bisa, apalagi kalau sudah masuk ke tindak kriminal, ya polisi bisa langsung menangani,” jelasnya.

“Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus itu.”

Baca juga: Tak hanya Siswa Nakal, Dedi Mulyadi Bakal Kirim Preman hingga Tukang Palak ke Barak Militer