Sandiaga Uno Siap Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Penggelapan Tanah
Sebelumnya, Sandiaga berhalangan hadir karena berbenturan dengan kegiatan pelaporan LHKPN di KPK.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta, Sandiaga Uno akan memenuhi panggilan penyelidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pada Jumat, (31/3/2017).
Hal itu diungkapan juru bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Alexander Yahya Datuk di Posko pemenangan Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (29/3/2017).
"31 Maret 2017, bang Sandiaga Uno akan dipanggil sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Ini adalah panggilan sebagai saksi yang pertama, dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, bang Sandi akan datang," katanya.
Sandi dipanggil sebagai saksi atas pelaporan dugaan kasus penggelapan tanah di Curug, Tangerang, Banten yang terjadi jauh sebelum Pilkada DKI 2017.
Sebelum pemanggilan pertama ini, menurut Yahya, Sandi sempat dipanggil untuk mengklarifikasi kasus tersebut, hanya saja berhalangan hadir.
"Beliau berhalangan hadir karena berbenturan dengan kegiatan pelaporan LHKPN di KPK ketika itu. Sehingga ini adalah undangan pertama sebagai saksi dan beliau akan hadir," katanya.
Sebelumnya Sandiaga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh RR Fransiska Kumalawati Susilo selaku kuasa hukum Djoni Hidayat.
Pelaporan dengan nomor registrasi LP/1151/III/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 8 Maret 2017 itu terkait dugaan kasus penggelepan tanah senilai Rp 7 miliar di Curug, Banten. Selain Sandiaga, ikut juga dilaporkan Andreas Tjahayadi.
Sementara itu di tempat yang sama, Tim Hukum Anies-Sandi, Arifin Djauhari membeberkan mengenai duduk perkara tersebut.
Ia mengatakan kasus yang menyeret nama Sandiaga Uno berawal dari tahun 2001, yang mana Sandi membeli 1000 lembar saham atau senilai 40 persen di PT Japirex dari Edward Soeryadjaya.
Jumlah tersebut menempatkan Sandi sebagai salah satu komisaris di perusahaan tersebut.
"Kedudukan komisaris dilakukan bersama dengan seorang bernama Effendi Pasaribu. Direktur utamanya Andreas Tjahyadi, yang sekarang ikut dilaporkan, dan direkturnya adalah Djoni Hidayat dan Triseptika Maryulyn," katanya.
Menurut Djauhari, pada 2009 perusahaan tersebut bangkrut dan dibubarkan. Berdasarkan hukum korporasi dalam proses pembubaran tersebut dibentuklah tim likuidasi. Sehingga menurutnya , status badan hukum PT Japirex berubah menjadi PT Japirex dalam likuidasi.
"PT japirex sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, segala hak dan kewajiban yang melekat pada PT Japirex menjadi urusan tim likuidasi," katanya.
