E-KTP Palsu yang Dikirim dari Kamboja Diduga Terkait Kejahatan Ekonomi
Warga gempar saat mengetahui sebuah ruko di Jalan Taman Surya V Blok GG 4 Nomor 17 RT/RW 001/017, Kelurahan Pegadungan didatangi petugas.
lihat foto
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan dugaan tersebut karena selain KTP elektronik, ditemukan juga 32 lembar NPWP, satu buku tabungan dan satu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dibutuhkan untuk melakukan kejahatan ekonomi.
"Kalau melihat ada KTP, NPWP, buku tabungan dan kartu ATM, bisa jadi pengiriman paket ini terkait dengan kejahatan ekonomi misalnya kejahatan siber, kejahatan perbankan, judi online, narkoba, prostitusi dan pencucian uang," kata Heru.
Menurut Heru, untuk membuat rekening diperlukan KTP dan NPWP dan untuk menampung hasil kejahatan maka diperlukan rekening.
Heru mengatakan pihaknya kini sedang bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait untuk keperluan investigasi.
Dia menjelaskan, paket berisi e-KTP palsu itu tiba di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat 3 Februari 2017.
Menurut Heru, ini adalah temuan baru Ditjen Bea Cukai terkait pemalsuan identitas.
"Ini peristiwa pertama yang dilakukan investigasi Bea dan Cukai," ujar dia.
Mabes Polri menengarai temuan e-KTP palsu dari Kamboja sengaja dihembuskan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli mengatakan, e-KTP bodong yang ditemukan oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hata tengah diselidiki.
"Sedang diselidiki, dan saat ini fakta- faktanya belum terdokumen," ujar Boy.
Boy menduga, bahwa pengiriman e-KTP bodong direkayasa sedemikian rupa untuk merusak momen Pilkada Serentak 2017.
Karenanya masyarakat perlu waspada isu-isu yang bakal berhembus jelang Pilkada.
"Menjelang Pilkada ini, ada hal-hal yang sifatnya sengaja digulirkan. Intinya ingin menimbulkan keresahan, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu," ujar Boy.
Di media sosial, telah ramai dengan temuan e-KTP bodong. Boy meminta, masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan isu e-KTP. Terutama menghubungkannya untuk mendiskreditkan kandidat Pilkada.
Boy menegaskan, pihaknya akan menyelidiki awal mula berita e-KTP ini muncul. Kemudian, asal dan tujuan e-KTP juga diselidiki.
