Prestasi Gemilang, Kemnaker Raih 5 Penghargaan KPPN Jakarta VII

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan berhasil meraih 5 dari 7 penghargaan pada ajang KPPN Jakarta VII Award. Pencapaian ini mencerminkan komitmen Kemnaker dalam pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Penghargaan tersebut diraih dalam tiga kategori utama, yakni Pengajuan Gaji Induk Terbaik, Implementasi Zero Retur Terbaik, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Terbaik.

Di kategori Pengajuan Gaji Induk Terbaik, Balai K3 Jakarta meraih peringkat pertama, diikuti oleh Ditjen Binapenta dan PKK di posisi kedua. Sedangkan Dit. Bina Perluasan Kesempatan Kerja menempati peringkat ketiga pada kategori Implementasi Zero Retur Terbaik. Untuk Penyampaian LPJ Terbaik, Pusat Pasar Kerja meraih peringkat kedua dan Pusat Pengembangan SDM Ketenagakerjaan di peringkat ketiga.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen Kemnaker dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

Baca juga: Digeledah KPK, Kemnaker Dukung Penuh Upaya dalam Penegakan Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas

“Penghargaan ini tentunya menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Cris melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (22/5/2025).

Cris juga menekankan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari semangat kolaborasi dan kedisiplinan seluruh jajaran Kemnaker. Menurutnya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan penting dalam mencapai kinerja terbaik.

“Kami percaya bahwa capaian ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang makin profesional dan berdampak,” kata Cris.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan sistem secara berkelanjutan serta penerapan inovasi di setiap unit kerja. Menurutnya, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan regulasi perlu terus dilakukan guna mendorong efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. (*)

Baca juga: Kemnaker dan Dewan Masjid Indonesia Sepakat Tingkatkan Produktivitas