Mengapa Pemilihan Tony Blair jadi Dewan Perdamaian Gaza Memicu Kontroversi?

TRIBUNNEWS.COM - Penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza oleh Presiden AS Donald Trump, memicu kontroversi.

Donald Trump baru-baru ini mengumumkan proposal perdamaian 20 poin yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

Poin krusial yang paling disuarakan adalah penunjukan Tony Blair untuk memainkan peran penting dalam badan pengawas pemerintahan transisi di Jalur Gaza.

Di bawah usulan tersebut, Gaza akan diperintah sementara oleh sebuah komite teknokrat Palestina yang apolitis.

Namun, pengawasan atas komite ini akan diemban oleh badan transisi internasional baru yang disebut “Dewan Perdamaian”.

Mengutip BBC, Trump menyatakan kesediaannya untuk sementara waktu memimpin dewan tersebut, dan secara eksplisit menunjuk Tony Blair sebagai salah satu figur kunci.

Trump memuji Blair sebagai “orang baik” dan menyebutnya sebagai salah satu pemimpin terkemuka yang akan terlibat.

Blair, yang menjabat Utusan Kuartet untuk Timur Tengah dari tahun 2007 hingga 2015, menyambut baik kesepakatan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, ia menggambarkan rencana Trump sebagai "berani dan cerdas" serta menawarkan "kesempatan terbaik untuk mengakhiri dua tahun perang, kesengsaraan, dan penderitaan."

Lantas, mengapa itu menjadi kontroversi?

Keterlibatan Tony Blair, yang merupakan pendukung setia invasi pimpinan AS ke Irak pada tahun 2003 — berdasarkan klaim senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti salah — menarik kritik pedas dari berbagai pihak.

Baca juga: Warga Palestina Skeptis: Rencana Damai Gaza Usulan Donald Trump Dinilai Hanya Janji Palsu

Di mata banyak pihak di Timur Tengah, Blair dipandang sebagai sosok yang pro-Israel dan sangat kontroversial.

Hamas mengeluarkan penolakan keras terhadap usulan tersebut, menyebutnya sebagai resep untuk "meledakkan kawasan" dan memperluas posisi Israel di bawah naungan AS.

Bahkan, Hamas melaporkan menjuluki Blair sebagai “saudara setan” dan menyatakan bahwa ia tidak akan diterima dalam pemerintahan masa depan Palestina.

Dikutip dari Al Jazeera, keterlibatan Blair dilakukan melalui lembaga miliknya, Tony Blair Institute for Global Change.