Spanyol: Rakyat Palestina Sedang Dibantai, Kita Harus Setop Pembantaian Ini

Guterres mengatakan bahwa kenegaraan bagi Palestina “adalah hak, bukan hadiah”, menolak klaim AS dan Israel bahwa itu adalah hadiah bagi Hamas.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, mengucapkan terima kasih kepada Macron dan Sekjen PBB atas upaya mereka menuju solusi dua negara, yang menurutnya merupakan “satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi”.

Ia mengatakan konferensi tersebut diadakan pada saat “otoritas pendudukan Israel melanjutkan agresi dan kejahatan brutal mereka” terhadap warga Palestina di Gaza.

Israel juga melanjutkan “pelanggarannya di Tepi Barat, dan serangan berulang kali terhadap negara-negara Arab dan Muslim, dengan serangan terbaru terhadap Qatar”, ujarnya.

“Tindakan-tindakan ini menggarisbawahi desakan Israel untuk melanjutkan praktik-praktik agresif yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional dan internasional serta melemahkan upaya-upaya perdamaian di kawasan tersebut,” tambahnya.

AS, sekutu terdekat Israel, telah mengkritik pemerintah Barat atas pengakuan mereka terhadap Palestina, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengatakan bahwa langkah tersebut akan “memberi semangat kepada [Hamas]” dan mempersulit upaya mengakhiri perang.

Pada hari Senin, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump yakin pengakuan negaranya terhadap Palestina “merupakan hadiah bagi Hamas”.

'Momentum sedang meningkat'

Sultan Barakat, seorang profesor di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar, mengatakan bahwa pengakuan Palestina lebih dari sekadar simbolisme, dan merupakan “dukungan nyata dan praktis terhadap perjuangan Palestina”.

Palestina diperkirakan akan menjadi agenda utama UNGA, yang akan dihadiri oleh lebih dari 140 pemimpin dunia minggu ini.

Melaporkan dari markas besar PBB di New York, Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera mengatakan bahwa ada momentum yang berkembang bagi para pemimpin PBB untuk membahas solusi dua negara, yang membayangkan negara Palestina yang berdaulat yang hidup berdampingan dengan Israel.

"Satu-satunya masalah yang mereka hadapi adalah bahwa mendirikan negara Palestina yang layak adalah sesuatu yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah AS, yang tampaknya tidak bersedia menempuh jalan itu," ujarnya.

Bagi banyak pemimpin Eropa, ini bukan sekadar gestur simbolis, melainkan upaya untuk mendorong terwujudnya tatanan politik baru dalam waktu dekat. Mereka mengatakan memiliki pengaruh yang pada akhirnya akan mereka gunakan untuk mengakhiri perang di Gaza, tambahnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina. September lalu, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atas wilayah Palestina dalam waktu satu tahun.

Enam negara mengakui Negara Palestina, saat Sidang Umum PBB dimulai

Negara-negara mendorong pengakuan Palestina di Konferensi Internasional UNGA tentang "solusi dua negara", dengan menyatakan bahwa perdamaian dimulai di konferensi ini di tengah keberatan Israel dan AS.