Pilihan Gen Z, Mantan Ketua MA Sushila Karki Kemungkinan Ditunjuk Jadi PM Sementara Nepal Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) dan aktivis antikorupsi, Sushila Karki, dilaporkan telah dipilih untuk memimpin transisi menuju pemerintahan baru di Nepal.

Sushila Karki kemungkinan akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri sementara Nepal, pada hari ini, Jumat (12/9/2025).

Hal ini sebagaimana disampaikan sumber kepada Reuters pada Jumat, setelah protes antikorupsi yang intens menyebabkan pengunduran diri KP Sharma Oli sebagai PM Nepal.

Kerusuhan itu menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang, saat polisi berjuang mengendalikan massa.

Kerusuhan di Nepal dipicu oleh larangan media sosial, yang kini telah dicabut.

Kekerasan baru mereda setelah Oli mengundurkan diri.

"Sushila Karki akan ditunjuk sebagai perdana menteri sementara," kata seorang pakar konstitusi yang diajak berkonsultasi oleh Presiden Ramchandra Paudel dan panglima militer Ashok Raj Sigdel, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena negosiasi tersebut sensitif, Jumat.

"Mereka (Generasi Z) menginginkannya. Ini akan terjadi hari ini," tambah sumber itu, merujuk pada para pengunjuk rasa 'Generasi Z' yang nama populernya berasal dari usia sebagian besar peserta.

Pengangkatan Sushila Karki kemungkinan akan dilakukan secara resmi setelah pertemuan di kediaman Paudel, yang ditetapkan pukul 9 pagi waktu setempat, menurut sumber Gen Z yang terlibat dalam pembicaraan tersebut.

Pilihan Gen Z

Diberitakan NDTV, para demonstran Gen Z yang memimpin protes keras di Nepal, harus membuat keputusan besar.

Pada Rabu (10/9/2025), laporan media dari Kathmandu mengatakan para pengunjuk rasa telah memilih mantan Ketua Mahkamah Agung dan aktivis antikorupsi Sushila Karki untuk memimpin transisi menuju pemerintahan baru.

Laporan tersebut mengatakan bahwa Sushila Karki telah memulai pembicaraan dengan Tentara Nepal yang telah mengambil alih kendali sementara negara dan pemerintahan.

Baca juga: Aksi Protes di Nepal Dinilai Jadi Alarm untuk Pejabat di Indonesia

Pencalonannya mendapat dukungan antusias dari beberapa pengunjuk rasa, misalnya Sujit Kumar Jha.

Ia mengatakan kepada kantor berita Reuters, "Kami melihat Sushila Karki apa adanya - jujur, tak kenal takut, dan tak tergoyahkan. Dia adalah pilihan yang tepat. Ketika kebenaran berbicara, itu terdengar seperti Karki."

Pengunjuk rasa lainnya, Junal Gadal, dalam pidatonya di media Nepal, menyuarakan hal yang sama dengan mengatakan, "Kita harus memilih Sushila Karki sebagai pilihan terbaik sebagai penjaga negara."

Penunjukan Pemimpin Sementara

Para pemimpin gerakan protes "Gen Z" Nepal terus bertemu dengan tentara untuk membahas penunjukan pemimpin sementara, guna menjalankan negara di tengah suasana tenang yang tidak nyaman setelah berhari-hari dilanda kekerasan mematikan.

Ibu kota Nepal tetap berada di bawah keamanan ketat setelah kerusuhan memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri.

Sekolah masih ditutup, sementara beberapa layanan penting telah dilanjutkan menyusul protes terhadap korupsi, stagnasi ekonomi, dan larangan media sosial pemerintah yang bersifat sementara.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden Nepal Ramchandra Paudel mengimbau semua pihak yang terlibat dalam negosiasi "untuk yakin bahwa solusi atas masalah tersebut sedang dicari sesegera mungkin untuk mengatasi tuntutan warga yang melakukan protes".

Para pengunjuk rasa telah berkumpul di belakang Sushila Karki, mantan ketua Mahkamah Agung yang secara luas dianggap independen dari lembaga politik Nepal.

"Yang jelas, favorit dari para pengunjuk rasa Gen Z adalah Sushila Karki, mantan kepala hakim agung Nepal. Saya pikir ini pilihan yang sangat baik," kata Bishal Sapkota, seorang insinyur perangkat lunak Nepal yang tinggal di Australia, dikutip dari ABC.

Selama masa jabatannya, Sushila Karki dianggap menunjukkan independensi yang luar biasa, mengambil keputusan Mahkamah Agung tanpa berpihak pada partai politik besar mana pun, dan meraih rasa hormat yang luas dari warga negara, meskipun dibenci oleh kalangan elit politik.

Para pengunjuk rasa mengatakan latar belakang hukum dan reputasinya yang berintegritas menjadikan Sushila Karki orang yang tepat untuk mengawasi transisi.

"Dia pandai bicara, rendah hati, mencerminkan nilai-nilai Nepal, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang konstitusi dan sistem politik Nepal — persis apa yang dibutuhkan untuk masa transisi ini," kata Sapkota.

PM Nepal Mengundurkan Diri

Protes tersebut mendorong Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, untuk mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025).

Presiden seremonial negara itu, Ram Chandra Poudel, memintanya untuk memimpin pemerintahan transisi hingga pemerintahan baru dapat dibentuk.

Namun, Oli melarikan diri dari kediaman resminya, dan keberadaannya tidak jelas.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Siapkan Prosedur Evakuasi terhadap WNI yang Ada di Nepal

Rehan Raj Dangal, perwakilan para pengunjuk rasa, mengatakan kelompoknya telah mengusulkan kepada para pemimpin militer agar Sushila Karki memimpin pemerintahan sementara.

Dilansir AP News, Sushila Karki, satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung Nepal, merupakan tokoh populer ketika ia menjabat pada tahun 2016 dan 2017.

Namun, pengunjuk rasa lain di antara kerumunan yang berkumpul di luar markas tentara menentang pilihan Sushila Karki.

Pasukan bersenjata menjaga area-area utama Kathmandu, memulihkan ketertiban setelah kekerasan dan kekacauan beberapa hari sebelumnya.

Tentara memeriksa kendaraan dan orang-orang, serta mengimbau penduduk untuk tetap di rumah.

Militer jarang dimobilisasi di Nepal, dan para prajurit awalnya tetap tinggal di barak mereka karena polisi gagal mengendalikan para pengunjuk rasa dan situasi menjadi tak terkendali.

Pada Selasa malam, pasukan keamanan mulai dimobilisasi, menyatakan komitmen mereka untuk menjaga hukum dan ketertiban.

Pada Rabu, tentara berhasil memadamkan aksi pembobolan penjara di jantung Kota Kathmandu.

Para narapidana di penjara utama telah mengalahkan para penjaga, membakar gedung-gedung, dan mencoba melarikan diri.

Tentara melepaskan tembakan ke udara, menangkap para narapidana yang melarikan diri, dan memindahkan mereka ke penjara lain.

Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

Pemicu Protes di Nepal

Demonstrasi - yang dijuluki protes Gen Z - dimulai setelah pemerintah memblokir platform media sosial, termasuk Facebook, X, dan YouTube, dengan mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut gagal mendaftar dan tunduk pada pengawasan pemerintah.

Larangan media sosial dicabut pada Selasa, tetapi protes terus berlanjut, dipicu oleh kemarahan atas kematian 19 pengunjuk rasa yang disalahkan pada polisi dan meskipun pemerintah berjanji untuk menyelidiki kematian tersebut.

Baca juga: Orasi Membakar Semangat Gen Z Nepal, Abiskar Raut Makin Viral

Protes-protes tersebut meluas dan mencerminkan ketidakpuasan yang lebih luas.

Banyak anak muda marah karena anak-anak pemimpin politik - yang disebut anak-anak nepo - tampaknya menikmati gaya hidup mewah dan berbagai keuntungan, sementara sebagian besar anak muda kesulitan mencari pekerjaan.

Dengan pengangguran di kalangan pemuda mencapai sekitar 20 persen tahun lalu, menurut Bank Dunia, pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 2.000 pemuda meninggalkan negara itu setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara.

Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa memukuli pemimpin Partai Kongres Nepal, Sher Bahadur Deuba, dan istrinya, Arzu Rana Deuba, yang menjabat sebagai menteri luar negeri.

Keduanya tampak berdarah, sementara satu video menunjukkan pemimpin partai tersebut ditolong ke tempat aman.

Partai ini adalah partai terbesar di negara itu dan merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa.

Para pengunjuk rasa juga membakar gedung parlemen, rumah presiden, sekretariat pusat yang menaungi kantor perdana menteri dan kementerian utama, serta kediaman resmi perdana menteri.

(Tribunnews.com/Nuryanti)