PM Nepal Sharma Oli Mundur Buntut Demo Berdarah di Ibu Kota Kathmandu, 19 Orang Tewas

Sayangnya, seruan itu tidak menghentikan kemarahan massa.

Seorang pengunjuk rasa mengatakan, “Kami ingin negeri ini bebas dari korupsi agar semua orang bisa mengakses pendidikan, fasilitas medis, dan masa depan cerah,” kepada Reuters TV.

Kerusuhan pecah setelah pemerintah membatasi media sosial.

Bahkan aparat menembakkan gas air mata, peluru karet ke demonstran.

Menurut Amnesty International, peluru tajam yang menyebabkan korban tewas.

Penerbangan Kathmandu Ditunda

Sejumlah penerbangan dari sisi selatan Bandara Internasional Kathmandu mengalami penundaan sementara, menyusul kebakaran dan kepulan asap di area sekitar, menurut keterangan pejabat otoritas penerbangan, Gyanendra Bhul.

Menteri Dievakuasi dengan Helikopter

Media lokal menyebut beberapa menteri harus dievakuasi dengan helikopter militer.

Tentara juga dikerahkan untuk mengamankan gedung parlemen dan pejabat tinggi negara.

Profil Sharma Oli

Khadga Prasad Sharma Oli, lebih dikenal sebagai KP Oli, menjabat sebagai Perdana Menteri Nepal untuk keempat kalinya pada 15 Juli 2024.

Pelantikannya dilakukan setelah koalisi yang dipimpin oleh Partai Komunis Nepal - Unified Marxist Leninist (CPN-UML) dan Kongres Nepal berhasil membentuk pemerintahan baru, menggantikan pemerintahan Pushpa Kamal Dahal yang kehilangan dukungan parlemen pada 12 Juli 2024, dilansir The Economic Times.

Masa jabatan keempatnya berakhir lebih cepat dari yang diharapkan.

Pada 9 September 2025, Oli mengundurkan diri setelah protes besar-besaran yang dipicu oleh larangan media sosial dan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap korupsi pemerintah.

Kerusuhan tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka, serta serangan terhadap kediaman pejabat tinggi, termasuk Presiden Ram Chandra Poudel dan Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak yang juga mengundurkan diri, AP News melaporkan.

Baca juga: Media Sosial Kembali Aktif di Nepal usai Demo Ricuh Tewaskan 19 Orang

Oli sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri pada periode 2015–2016 dan 2018–2021.

Ia dikenal dengan kebijakan nasionalisnya, termasuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan memperbarui peta Nepal melalui amendemen konstitusi yang mencakup wilayah sengketa dengan India.

Masa pemerintahannya juga diwarnai oleh berbagai kontroversi, termasuk sikap konfrontatif terhadap media dan kritik atas korupsi di lingkaran dekatnya.

(Tribunnews.com/AndarI Wulan Nugrahani)