Putin Beritahu China dan India soal Hasil Pertemuan dengan Trump di Alaska

Namun, terjadi ketegangan politik di dalam negeri Ukraina, yaitu meletusnya Revolusi Oranye pada tahun 2004, di mana Viktor Yanukovych (pro-Rusia) dicurigai menang lewat manipulasi, hingga harus ada pemungutan suara ulang dan Viktor Yushchenko akhirnya terpilih sebagai presiden pro-Barat, lapor Al Jazeera.

Pada tahun 2008, aliansi militer Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS), NATO, mulai memberi sinyal Ukraina bisa bergabung di masa depan.

Dua tahun kemudian, Yanukovych kembali jadi presiden dan menandatangani kesepakatan kiriman gas serta memperpanjang sewa Rusia atas pangkalan angkatan laut di Krimea.

Pada November 2013, Yanukovych membatalkan perjanjian dekat dengan Uni Eropa, menyebabkan protes besar-besaran (Euromaidan), hingga ia digulingkan pada Februari 2014.

Situasi semakin memburuk ketika kelompok separatis pro-Rusia mendeklarasikan republik sendiri di Donetsk dan Luhansk (Donbas) pada April 2014. 

Peperangan pun berkecamuk antara pasukan Ukraina dan separatis yang mendapat dukungan Rusia, hingga kedua pihak menandatangani perjanjian Minsk I dan Minsk II pada tahun 2014-2015, namun masih terjadi pelanggaran.

Ketegangan di antara kedua negara tidak mereda hingga pada akhir tahun 2021, Rusia mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan Ukraina dan perang kemudian pecah pada 24 Februari 2022.

Presiden Rusia Vladimir Putin berpidato di hari pertama invasi, menyatakan tujuan "operasi militer" Rusia untuk melemahkan kemampuan militer Ukraina yang dianggap mengancam keamanan Rusia.

Putin juga menuduh adanya unsur "neo-Nazi" di pemerintahan Ukraina, serta mengklaim ingin melindungi etnis Rusia di Donetsk dan Luhansk dari penindasan.

Selain itu, Rusia menolak kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO atau menjadi basis pengaruh Barat, karena tidak menginginkan keberadaan militer aliansi tersebut tepat di perbatasan Rusia.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)