6 Negara Dunia yang Pernah Terapkan Darurat Militer dalam Satu Dekade Terakhir, Indonesia Termasuk?

Presiden Volodymyr Zelensky mengeluarkan Dekrit No. 64/2022 yang mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah Ukraina.

Keputusan ini diambil untuk menghadapi agresi militer dari Rusia dan mempertahankan kedaulatan negara.

Memungkinkan pemerintah Ukraina mengatur mobilisasi militer, menutup perbatasan, dan mengontrol transportasi serta komunikasi untuk menghadapi ancaman invasi.

2. Myanmar

Setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar resmi berada di bawah kendali junta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih.

Langkah ini memicu penerapan darurat militer secara luas di berbagai wilayah, termasuk kota-kota besar seperti Yangon dan Mandalay, serta diperluas hingga awal 2023 ke 50 kotapraja di seluruh negara.

Tujuan utama adalah memperkuat kontrol militer dan menekan protes rakyat, yang meningkat signifikan pasca kudeta.

Meski darurat militer memberi kontrol penuh bagi militer, konsekuensinya bagi warga sipil dan stabilitas nasional jangka panjang sangat besar, membuat Myanmar menjadi salah satu contoh kontroversial penggunaan darurat militer di abad ke-21.

3. Ekuador

Negara selanjutnya yang pernah menerapkan darurat militer adalah Ekuador, mengutip Business Insider pada Januari 2024, Presiden Daniel Noboa menetapkan darurat militer selama 60 hari untuk meredam kekerasan geng yang meningkat drastis.

Dipicu oleh pertempuran antar-geng narkoba dan kelompok kriminal terorganisir, terutama di kota-kota besar dan jalur perdagangan utama.

Tingkat pembunuhan dan perampokan meningkat drastis pada akhir 2023, sehingga pemerintah menilai tindakan sipil dan kepolisian tidak cukup untuk mengendalikan situasi.

Darurat militer ini memberi kewenangan tambahan bagi militer untuk membantu polisi menegakkan keamanan, melakukan patroli lebih luas, serta menstabilkan kondisi sosial di wilayah rawan kejahatan.

Meskipun efektif untuk menekan kejahatan dalam jangka pendek, penggunaan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi dan ketegangan sosial jika tidak diawasi ketat.

4. Filipina