Anggota Komisi I DPR: Bencana Kelaparan di Gaza Harus Menjadi Alarm Bagi Dunia Internasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama menegaskan bahwa pengumuman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai bencana kelaparan di Gaza, Palestina, harus menjadi alarm bagi dunia internasional. 

Menurutnya, situasi itu merupakan krisis kemanusiaan yang sepenuhnya dapat dicegah, tetapi terjadi karena Israel menutup akses jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Baca juga: Bela Gaza, Menlu Belanda Rela Lepas Jabatan Kabinet Gegara Gagal Sepakati Sanksi Israel

Yudha Novanza Utama adalah seorang politikus  yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk periode 2024–2029.

Ia berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan mewakili daerah pemilihan Sumatra Selatan I setelah meraih 123.382 suara dalam Pemilu Legislatif 2024.

"Deklarasi PBB menandai pertama kalinya bencana kelaparan dinyatakan di kawasan Timur Tengah. Fakta ini menunjukkan penderitaan rakyat Palestina sudah pada tahap yang sangat darurat," kata Yudha, Senin (25/8/2025).

Diketahui, PBB pada Jumat (22/8/2025) mengumumkan bencana kelaparan di Gaza, Palestina--pertama kalinya deklarasi kelaparan resmi dikeluarkan PBB di kawasan Timur Tengah. 

Panel Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyatakan bahwa per 15 Agustus 2025, wilayah Kota Gaza telah memasuki fase bencana kelaparan (IPC Fase 5) dengan bukti memadai, dan diproyeksikan meluas ke Deir al-Balah dan Khan Younis pada akhir September, mencakup hampir dua pertiga wilayah Palestina.

Yudha juga menyoroti pernyataan Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher yang menegaskan bahwa kelaparan ini seharusnya tidak perlu terjadi. 

"Fletcher mengatakan dengan sangat jelas bahwa makanan tidak bisa sampai ke Gaza karena hambatan sistematis oleh Israel. Artinya, ini bukan bencana alam, tetapi akibat dari kebijakan politik yang menutup akses kemanusiaan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menyerukan agar komunitas internasional segera bersatu untuk menekan Israel membuka jalur bantuan kemanusiaan. 

"Ratusan ribu warga Gaza kini menghadapi kondisi bencana besar. Situasi ini tidak hanya menyangkut Palestina, tetapi juga ujian bagi solidaritas kemanusiaan dunia. Jangan biarkan kelaparan dijadikan alat perang," tegasnya.

Dia juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil langkah nyata dalam forum internasional. 

"Pemerintah Indonesia harus lebih aktif memimpin inisiatif diplomatik, baik di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun forum internasional lainnya. Indonesia tidak boleh diam, harus berdiri di garis depan memperjuangkan pembukaan jalur bantuan dan penghentian blokade Israel," terangnya. 

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatra Selatan I itu juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap anak-anak Gaza yang paling merasakan dampak dari bencana ini. 

"Anak-anak adalah korban paling tidak berdaya. Mereka menderita kelaparan, sakit, bahkan kehilangan masa depan karena perang dan blokade. Dunia tidak boleh menutup mata ketika generasi muda Palestina dibiarkan mati perlahan akibat kelaparan," tandasnya.

Lebih dari 500.000 orang di Jalur Gaza saat ini menghadapi kondisi kelaparan akut, dengan potensi meningkat menjadi 641.000 orang-sekitar sepertiga populasi-pada akhir September. 

Krisis ini dipicu oleh blokade Israel yang sejak Maret melarang masuknya bantuan, sebelum hanya mengizinkan jumlah yang sangat terbatas pada akhir Mei.

Kepala Bantuan PBB Tom Fletcher menyebut kondisi itu sebagai tragedi yang “seharusnya bisa dicegah jika makanan diizinkan masuk.” 

Namun, Israel membantah laporan tersebut dengan menyebutnya sebagai ‘kebohongan Hamas yang dicuci’ melalui lembaga internasional. 

Sementara itu, Hamas menuding Israel menggunakan kelaparan sebagai ‘alat perang’ dan mendesak agar blokade segera dicabut demi memungkinkan masuknya bantuan pangan, obat-obatan, air, dan bahan bakar secara berkelanjutan.