Intelijen Bocor! Israel Diduga Gelembungkan Jumlah Korban Hamas di Gaza, IDF Tolak Berkomentar

Pembunuhan massal ini disebut sejumlah akademisi, pengacara, dan kelompok HAM sebagai bukti dugaan genosida terhadap rakyat Palestina.

Laporan itu, juga menyebut banyak warga sipil Gaza yang tidak terlibat pertempuran dikategorikan sebagai “militan” dalam basis data.

Bahkan hingga kini, ribuan korban sipil masih terkubur di bawah reruntuhan dan tidak tercatat dalam daftar resmi Kementerian Kesehatan Gaza.

Kritik juga datang dari kalangan militer Israel sendiri.

Jenderal purnawirawan Itzhak Brik menilai, klaim publik tentang korban militan mendekati 20.000 sebagai “salah satu gertakan paling serius” dalam sejarah Israel.

Pada April 2024, komite pertahanan Knesset juga menemukan data militer dibesar-besarkan untuk menciptakan rasio kematian warga sipil dan militan seolah-olah “2:1”.

Israel Ratakan Gaza

Sementara itu, situasi kemanusiaan di Gaza kian memburuk.

Israel telah meratakan sebagian besar wilayah, menewaskan puluhan ribu warga sipil, serta memaksa jutaan orang bertahan hidup di area yang hanya 20 persen dari luas Gaza sebelum perang.

Hamas, meski kehilangan banyak pemimpin dan kemampuan serangan, dinilai masih bisa mempertahankan pemberontakan jangka panjang.

Baca juga: Terungkap, Israel Gunakan Data Palsu Publik, tapi Diam-diam Akui Mayoritas Korban Gaza adalah Sipil

Analis Muhammad Shehada dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menegaskan, “Genosida ini justru menyediakan sumber daya rekrutmen tak terbatas bagi Hamas.”

The Guardian melaporkan, militer Israel menolak menjawab secara langsung tentang basis data tersebut.

Namun dalam pernyataan resminya, juru bicara militer mengatakan “angka-angka yang disajikan tidak benar,” tanpa memberikan detail bantahan.

Konflik Gaza bermula dari serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

Sejak itu, serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Gaza, menurut data Kementerian Kesehatan setempat yang dikutip PBB dan sejumlah lembaga internasional.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)