Jelang Pengakuan Negara Palestina, Netanyahu Layangkan Surat Bernada Keras ke Prancis dan Australia

TRIBUNNEWS.COM - Israel melancarkan serangan diplomatik terhadap sekutu Baratnya menjelang pengakuan negara Palestina bulan depan.

Sejumlah negara besar dijadwalkan akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB bulan depan, September 2025.

PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam bahasa Inggris: United Nations), sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Tujuan utamanya adalah menjaga perdamaian dunia dan mendorong kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang

Gelombang dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina diperkirakan akan meningkat signifikan bulan depan, seiring dengan pernyataan resmi dari sejumlah pemimpin dunia.

Australia, melalui Perdana Menteri Anthony Albanese, menyatakan akan memberikan pengakuan terhadap Palestina dalam Sidang Umum ke-80 PBB.

Albanese menegaskan bahwa solusi dua negara merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Di Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga dijadwalkan menyampaikan pengakuan resmi dalam forum PBB.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mendorong gencatan senjata dan memperluas bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina.

Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan diberikan jika Israel gagal menunjukkan komitmen nyata terhadap proses perdamaian dalam kurun waktu delapan minggu ke depan.

Dari Amerika Utara, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menetapkan sejumlah syarat sebelum pengakuan diberikan. Di antaranya adalah reformasi politik oleh Otoritas Palestina serta penyelenggaraan pemilu yang bebas dari pengaruh Hamas.

Langkah ini juga didukung oleh pembentukan komite konstitusi oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas, sebagai persiapan menuju negara berdaula

Baca juga: Mengubur Negara Palestina, Israel Perluas Proyek 3.400 Rumah Yahudi di Tepi Barat

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengirimkan dua surat bernada keras kepada Presiden Prancis Emanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, menuduh keduanya memicu antisemitisme dengan keputusan mereka mengakui Palestina.

Dikutip dari CNN, dalam surat kepada Macron, Netanyahu menuding seruan pengakuan negara Palestina akan memperburuk aksi kebencian terhadap Yahudi di Prancis.

Ia menyebut langkah itu sebagai upaya memberi ganjaran bagi Hamas, memperkuat penolakan pembebasan sandera, dan memicu kebencian terhadap Yahudi di jalanan Prancis.

Pernyataan itu menuai kecaman keras dari Istana Elysee.

Pihak Macron menegaskan bahwa Prancis selalu melindungi warganya yang beragama Yahudi dan menolak tudingan manipulasi politik dari Israel.

"Masa-masa ini menuntut keseriusan dan tanggung jawab, bukan kebingungan dan manipulasi," demikian pernyataan Istana Elysee.

Istana Elysee adalah kediaman resmi Presiden Prancis yang terletak di jantung Paris, tepatnya di 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

Bangunan bergaya klasik ini dibangun pada abad ke-18 dan dikenal karena kemegahannya serta taman lanskap yang indah.

Awalnya dibangun pada tahun 1718 untuk bangsawan Louis Henri de La Tour d'Auvergne, istana ini telah mengalami berbagai renovasi dan perubahan fungsi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kantor dan tempat tinggal Presiden Prancis sejak tahun 1848.

Kini, Istana Elysee menjadi pusat kekuasaan eksekutif Prancis dan lokasi penting untuk pertemuan diplomatik tingkat tinggi.

Di Australia, Netanyahu mengecam Albanese sebagai "politisi lemah" setelah pemerintahannya menolak visa bagi politisi sayap kanan Israel.

Ketegangan meningkat sejak Canberra mengumumkan rencana mengakui Palestina, disertai sanksi terhadap menteri sayap kanan Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir pada Juni lalu.

Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke bahkan menolak visa bagi anggota parlemen sayap kanan Israel, Simcha Rothman.

Sebagai balasan, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mencabut visa perwakilan Australia di Otoritas Palestina.

Netanyahu menegaskan batas waktu hingga 23 September bagi Prancis dan Australia untuk mengambil tindakan terhadap antisemitisme, bertepatan dengan pembukaan Majelis Umum PBB di mana pengakuan Palestina akan dibahas.

Prancis menyatakan langkah itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara dan mendorong perdamaian.

Baca juga: Efek Domino Negara-Negara Mulai Akui Negara Palestina, Akankah Israel Diasingkan di PBB?

Israel dan Amerika Serikat menilai inisiatif tersebut justru memberi hadiah bagi Hamas dan menghambat upaya damai.

Sementara itu, kritik terhadap Netanyahu juga datang dari sekutu lain.

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menilai Netanyahu telah "kehilangan kendali," sedangkan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebutnya kini menjadi "masalah tersendiri."

Australia dan Prancis akan bergabung dengan lebih dari 140 negara yang telah mengakui Palestina.

Kanada, Portugal, serta Inggris juga memberi sinyal serupa, meski London mensyaratkan gencatan senjata di Gaza sebagai prasyarat.

Albanese merespons tudingan Netanyahu dengan santai, menyatakan dirinya akan terus berinteraksi secara diplomatis.

Burke menambahkan, "Kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan atau berapa banyak anak yang bisa Anda biarkan kelaparan," katanya kepada ABC.

Berikut daftar 148 negara yang sudah mengakui keberadaan Palestina

Meksiko – 20 Maret 2025
Armenia – 21 Juni 2024
Slovenia – 4 Juni 2024
Irlandia – 22 Mei 2024
Norwegia – 22 Mei 2024
Spanyol – 22 Mei 2024
Bahama – 8 Mei 2024
Trinidad dan Tobago – 3 Mei 2024
Jamaika – 24 April 2024
Barbados – 20 April 2024
Saint Kitts dan Nevis – 29 Juli 2019
Kolombia – 3 Agustus 2018
Saint Lucia – 14 September 2015
Takhta Suci (Vatikan) – 26 Juni 2015
Swedia – 30 Oktober 2014
Bhutan – 25 Desember 1988
Bolivia – 17 Desember 2010
Bosnia dan Herzegovina – 27 Mei 1992
Botswana – 19 Desember 1988
Brasil – 3 Desember 2011
Brunei – 17 November 1988
Bulgaria – 25 November 1988
Burkina Faso – 21 November 1988
Burundi – 22 Desember 1988
Kamboja – 21 November 1988
Tanjung Verde – 24 November 1988
Republik Afrika Tengah – 23 Desember 1988
Chad – 1 Desember 1988
Chili – 7 Januari 2011
Tiongkok – 20 November 1988
Kolombia – 3 Agustus 2018
Komoro – 21 November 1988
Kongo – 5 Desember 1988
Kosta Rika – 5 Februari 2008
Kuba – 16 November 1988
Siprus – 18 November 1988
Republik Ceko – 18 November 1988
Djibouti – 17 November 1988
Dominika – 19 September 2011
Republik Dominika – 15 Juli 2009
Republik Demokratik Kongo – 18 Desember 1988
Timor Leste – 1 Maret 2004
Ekuador – 27 Desember 2010
Mesir – 18 November 1988
El Salvador – 25 Agustus 2011
Guinea Khatulistiwa – 1 Mei 1989
Eswatini – 1 Juli 1991
Etiopia – 4 Februari 1989
Gabon – 12 Desember 1988
Gambia – 18 November 1988
Georgia – 25 April 1992
Ghana – 29 November 1988
Grenada – 25 September 2011
Guatemala – 9 April 2013
Guinea – 21 November 1988
Guinea-Bissau – 21 November 1988
Guyana – 13 Januari 2011
Haiti – 27 September 2013
Takhta Suci (Vatikan) – 26 Juni 2015
Honduras – 26 Agustus 2011
Hungaria – 23 November 1988
Islandia – 15 Desember 2011
India – 18 November 1988
Indonesia – 15 November 1988
Iran – 4 Februari 1988
Irak – 15 November 1988
Irlandia – 22 Mei 2024
Pantai Gading – 1 Desember 2008
Jamaika – 24 April 2024
Yordania – 16 November 1988
Kazakhstan – 6 April 1992
Kenya – 1 Mei 1989
Kuwait – 15 November 1988
Kirgizstan – 1 November 1995
Laos – 2 Desember 1988
Lebanon – 30 November 2008
Lesotho – 3 Mei 2011
Liberia – 1 Juli 2011
Libya – 15 November 1988
Madagaskar – 16 November 1988
Malawi – 23 Oktober 1998
Malaysia – 15 November 1988
Maladewa – 28 November 1988
Mali – 21 November 1988
Mauritania – 15 November 1988
Mauritius – 17 November 1988
Meksiko – 20 Maret 2025
Mongolia – 22 November 1988
Montenegro – 24 Juli 2006
Maroko – 15 November 1988
Kazakhstan – 6 April 1992
Azerbaijan – 15 April 1992
Turkmenistan – 17 April 1992
Georgia – 25 April 1992
Bosnia dan Herzegovina – 27 Mei 1992
Tajikistan – 2 April 1994
Uzbekistan – 25 September 1994
Papua Nugini – 13 Januari 1995
Afrika Selatan – 15 Februari 1995
Kirgizstan – 1 November 1995
Malawi – 23 Oktober 1998
Timor Leste – 1 Maret 2004
Montenegro – 24 Juli 2006
Kosta Rika – 5 Februari 2008
Lebanon – 30 November 2008
Pantai Gading – 1 Desember 2008
Venezuela – 27 April 2009
Republik Dominika – 15 Juli 2009
Argentina – 6 Desember 2010
Bolivia – 17 Desember 2010
Ekuador – 27 Desember 2010
Chili – 7 Januari 2011
Guyana – 13 Januari 2011
Peru – 24 Januari 2011
Suriname – 26 Januari 2011
Paraguay – 29 Januari 2011
Uruguay – 16 Maret 2011
Lesotho – 3 Mei 2011
Liberia – 1 Juli 2011
Sudan Selatan – 14 Juli 2011
Suriah – 18 Juli 2011
El Salvador – 25 Agustus 2011
Honduras – 26 Agustus 2011
Saint Vincent dan Grenadines – 29 Agustus 2011
Belize – 9 September 2011
Dominika – 19 September 2011
Antigua dan Barbuda – 22 September 2011

Baca juga:  Australia Umumkan Akan Akui Negara Palestina pada September 2025 di Sidang PBB

Grenada – 25 September 2011
Brasil – 3 Desember 2011
Islandia – 15 Desember 2011
Thailand – 18 Januari 2012
Guatemala – 9 April 2013
Haiti – 27 September 2013
Swedia – 30 Oktober 2014
Takhta Suci (Vatikan) – 26 Juni 2015
Saint Lucia – 14 September 2015
Kolombia – 3 Agustus 2018
Saint Kitts dan Nevis – 29 Juli 2019
Barbados – 20 April 2024
Jamaika – 24 April 2024
Trinidad dan Tobago – 3 Mei 2024
Bahama – 8 Mei 2024
Irlandia – 22 Mei 2024
Norwegia – 22 Mei 2024
Spanyol – 22 Mei 2024
Slovenia – 4 Juni 2024
Armenia – 21 Juni 2024
Meksiko – (tanggal tidak tercatat)

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)