Eropa Bahas Jaminan Keamanan Ukraina setelah Zelensky Bertemu Trump

TRIBUNNEWS.COM - Para pemimpin Eropa mengadakan pertemuan lagi setelah sebelumnya ke Gedung Putih bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (18/8/2025).

Anggota "Coalition of the Willing" yang terdiri dari negara Eropa pendukung Ukraina bertemu secara virtual pada Selasa (19/8/2025).

Pertemuan tersebut diketuai oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Setelah itu, mereka akan bergabung dengan konferensi video yang diselenggarakan oleh presiden Dewan Eropa, António Costa.

Upaya tersebut merupakan dukungan terhadap Ukraina dan tekanan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar lebih tegas kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Inti pembicaraan tersebut adalah menjawab pertanyaan tentang jaminan keamanan apa yang dapat ditawarkan kepada Ukraina, lapor BBC.

Pada hari Senin, Zelensky menyebut jaminan keamanan sebagai hal terpenting dan menjadi awal untuk mengakhiri perang. 

Ia pun menghargai sinyal dari Trump bahwa Amerika Serikat siap ikut serta dalam memberikan jaminan tersebut.

Menurut Zelensky, jaminan itu akan disusun secara resmi dalam waktu sekitar satu minggu hingga 10 hari.

"Jaminan keamanan kemungkinan besar akan 'diungkap' oleh mitra kami, dan semakin banyak detail akan terungkap. Semua ini entah bagaimana akan diformalkan di atas kertas dalam waktu seminggu hingga 10 hari ke depan," kata Zelensky dalam konferensi pers di Washington pada hari Senin.

Trump, melalui unggahan di media sosial pada Senin malam, mengatakan pembicaraan di Gedung Putih membahas rencana negara-negara Eropa untuk memberi jaminan keamanan kepada Ukraina, dengan Amerika Serikat berperan sebagai koordinator.

Baca juga: Isu Sensitif, Zelensky Hanya Mau Bicara Berdua dengan Putin soal Teritorial

Beberapa negara, termasuk Inggris dan sekutu Eropa lain, mengusulkan pembentukan “pasukan penenang” yang bisa ditempatkan di Ukraina setelah tercapai perjanjian damai, agar Rusia tidak menyerang kembali. 

Namun, rencana ini hanya bisa berjalan jika ada dukungan kuat dari Amerika Serikat, sementara Trump sendiri masih enggan mengirim pasukan AS sebagai penjamin.

Di sisi lain, Rusia menolak keras ide penempatan pasukan NATO di Ukraina, seperti diberitakan The Guardian.

Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa mereka menolak skenario apa pun yang melibatkan kehadiran personel NATO di Ukraina.