Rayakan HUT ke-78 India, PM Modi Umumkan Pemangkasan Pajak Besar-besaran bagi Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Peringati Hari Kemerdekaan India pada Jumat ini (15/8/2025), Perdana Menteri Narendra Modi memberikan pengumuman terkait pemotongan pajak secara besar-besaran bagi masyarakat.

Adapun pemotongan pajak ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Modi untuk mendorong negaranya lebih mandiri dalam menghadapi tarif tinggi yang dijatuhkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap ekspor India.

Adapun kebijakan dari Trump tersebut diperkirakan menghambat pertumbuhan ekonomi India - negara bekas jajahan Britania Raya (Inggris) yang merdeka pada 15 Agustus 1947 - yang tercatat memiliki kenaikan terbesar dan tercepat di dunia menurut Reuters.

Langkah pertama yang dilakukan Modi untuk mewujudkan rencana tersebut adalah pemangkasan Pajak Barang dan Jasa (PBJ) mulai Oktober yang berpotensi mendorong konsumsi publik.

Selain memangkas pajak, Modi juga mengatakan bahwa India akan memproduksi segala produk mulai dari pupuk hingga mesin jet dan baterai kendaraan listrik dengan lokasi pembuatan di dalam negeri

Di peringatan Hari Kemerdekaan yang digelar di kawasan Benteng Merah, New Delhi tersebut Modi juga mengatakan bahwa kaum petani, pelayan, dan peternak akan menerima perhatian khusus dari Pemerintah India menyusul tarif Trump soal impor produk pertanian dan susu AS.

“Petani, nelayan, dan pengembala ternak adalah prioritas utama kami,” ujar Modi dalam pidato tahunannya.

“Saya akan berdiri seperti tembok menghadapi kebijakan apa pun yang mengancam kepentingan India. India tidak akan berkompromi dalam melindungi kepentingan petani kami,” tegasnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pada pekan lalu Trump memberlakukan tarif tambahan 25 persen untuk barang India karena terus mengimpor minyak mentah Rusia yang memicu ketegangan tajam antar-negara.

Tarif impor baru ini akan menaikkan bea masuk ekspor India hingga 50 persen, salah satu yang tertinggi bagi mitra dagang AS.

Sebelumnya, Modi tidak pernah menyebut tarif secara langsung, hanya merujuknya dalam pidato pekan lalu dengan bersumpah melindungi kepentingan petani meski harus membayar harga pribadi.

Baca juga: Bencana Tanah Longsor Melanda Kashmir India, 60 Orang Tewas, Lebih dari 100 Orang Hilang

Reformasi Pajak India

Di pidato kenegaraannya tersebut, Modi mengatakan sistem pajak di India akan direformasi dan mengalami pemangkasan tarif menjelang hari raya Diwali pada Oktober tahun ini.

Hari raya Diwali merupakan perayaan Hari Cahaya umat Hindu yang jatuh pada Kamis, 23 Oktober di tahun 2025 ini.

Hari Diwali adalah festival utama umat Hindu yang dikenal sebagai Festival Cahaya, melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan, terang atas kegelapan, dan pengetahuan atas kebodohan.

Bagi umat Hindu, hari ini juga memperingati kembalinya Dewa Rama ke Ayodhya setelah mengalahkan Ravana (kisah Ramayana), sementara Sikh memperingati pembebasan Guru Hargobind dari penjara.

Tema kemenangan atas kejahatan ini dikaitkan oleh Modi dengan apa yang saat ini sedang dirasakan rakyat India dalam menghadapi tekanan global dari pemerintahan Trump bersama Amerika Serikat.

“Diwali kali ini, saya akan menjadikannya Diwali ganda bagi Anda. Selama delapan tahun terakhir, kami telah melakukan reformasi besar dalam PBJ. Kini kami menghadirkan reformasi PBJ generasi berikutnya yang akan meringankan beban pajak di seluruh negeri,” ujarnya dalam pidato Hari Kemerdekaan.

Pengumuman Modi muncul saat India berupaya menyederhanakan struktur PBJ, dengan kelompok menteri yang sedang menyusun laporan untuk mempertimbangkan penggabungan kelompok tarif dan penurunan tarif pada sejumlah produk.

Pemerintah sebelumnya menyatakan ingin mengubah tarif PBJ dan mengurangi jumlah kategori tarif dalam rezim pajak yang diberlakukan sejak 2017.

Saat ini, India memberlakukan PBJ sebesar 5 persen, 12%, 18%, dan 28% untuk mayoritas barang dan jasa, kecuali emas dan perak.

Peraturan PBJ juga meliputi pajak tambahan untuk barang-barang seperti rokok dan mobil mewah.

Baca juga: Sentimen Negatif AS ke India Berlanjut, Benarkah 5 Jet F-16 Pakistan Dihancurkan Operasi Sindoor? 

Upaya Dorong Konsumsi Rakyat India

Meski manufaktur lokal dan kemandirian telah menjadi fokus utama Modi selama bertahun-tahun, upaya tersebut kini menjadi hal yang makin mendesak di tengah ketegangan perdagangan global dan gangguan rantai pasok.

Kemandirian negara tersebut kian mendesak setelah tarif Trump berpotensi mengganggu akses India ke pasar ekspor terbesarnya yakni AS.

Sebelumnya pada 2024, India memiliki nilai pengiriman barang ke AS yang mencapai angka hampir $87 miliar terutama di sektor tekstil, alas kaki, udang, permata, dan perhiasan. 

Tarif Trump yang kian meroket ini sendiri merupakan imbas dari kegagalan pembicaraan perdagangan antara New Delhi-Washington yang telah berlangsung selama lima putaran

Adapun kegagalan negosiasi tersebut terjadi akibat perbedaan soal pembukaan sektor pertanian dan susu India serta penghentian impor minyak Rusia.

“Yang dibutuhkan saat ini adalah tekad membangun India kuat... Saya ingin para pedagang dan pemilik toko memasang papan produk ‘Swadeshi’,” ujar Modi merujuk pada istilah India untuk barang buatan dalam negeri. 

Ia menyebut chip semikonduktor buatan India akan beredar akhir tahun ini, sekaligus mendorong eksplorasi lebih dari 1.200 lokasi untuk kemandirian produksi mineral kritis.

Janji Modi menurunkan PBJ menjelang Diwali mengikuti komitmen sebelumnya mereformasi PBJ dengan mengurangi jumlah kategori tarif.

Menteri-menteri di Kabinet Modi pun dikabarkan tengah menyusun laporan untuk mempertimbangkan penggabungan kelompok tarif dan penurunan tarif pada produk tertentu.

Sebelumnya pada Februari, India memangkas pajak penghasilan individu untuk mendorong belanja.

Awal bulan Agustus ini, bank sentral India juga mempertahankan suku bunga setelah memangkas 100 basis poin sepanjang tahun.

Kementerian Keuangan India dalam unggahan di akun X resminya juga menyatakan pemerintah mengusulkan penurunan pajak untuk barang kebutuhan massal serta produk yang digunakan perempuan, pelajar, dan petani guna meningkatkan konsumsi dan keterjangkauan. 

Pemerintah juga berencana menyederhanakan PBJ menjadi dua kategori tarif: satu standar dan satu merit, dengan tarif khusus hanya berlaku untuk sejumlah barang terpilih.

Baca juga: Balas Sanksi Trump, Warga India Ramai-Ramai Boikot Produk Buatan AS

Umumkan Sistem Pertahanan Baru

Selain membahas pajak dan ekonomi, Modi juga mengumumkan India akan membangun sistem pertahanan baru bernama 'Sudarshan Chakra' dalam pidato kenegaraannya kali ini.

Adapun kebijakan ini merupakan tindak lanjut pasca-konflik militer empat hari dengan Pakistan pada Mei lalu.

Menurut penjelasan dari Lingkaran pertahanan dan kebijakan India atau Bharatiya Sasastra Senaem, Sudarshan Shakra ini adalah pengembangan sistem Pertahanan Udara S-400 dari Rusia yang memainkan peran kunci selama konflik dengan Pakistan.

Modi tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi pernyataan pemerintah menyebut sistem tersebut bertujuan menghentikan infiltrasi musuh sekaligus meningkatkan kemampuan ofensif India.

Adapun dalam mitologi India, Sudarshan Chakra, merujuk pada senjata suci yang menjadi lambang utama Dewa Wisnu, salah satu Dewa Trimurti.

Berasal dari bahasa Sanskerta, "Sudarshana" berarti "pandangan yang menguntungkan" atau "yang memberikan keberuntungan", sedangkan "Chakra" berarti "roda".

Cakram ini digambarkan sebagai senjata berputar bertepi tajam yang digunakan Wisnu untuk menghancurkan kejahatan, mempertahankan dharma (keseimbangan kosmis), dan melambangkan perputaran waktu serta keadilan ilahi.

(Tribunnews.com/Bobby)