Bantah Klaim Korsel, Adik Kim Jong Un: Korea Utara Tak Pernah Cabut Pengeras Suara di Perbatasan
Adik Kim Jong Un, membantah klaim Korea Selatan yang menyebut Pyongyang telah mencopot beberapa pengeras suara propaganda di perbatasan.
TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah adik pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, membantah klaim Korea Selatan yang menyebut Pyongyang telah mencopot beberapa pengeras suara propagandanya di sepanjang zona demiliterisasi (DMZ).
Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah rilis resmi melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Kamis (14/8/2025), yang menegaskan bahwa Korea Utara “tidak pernah dan tidak akan mencabut” pengeras suara tersebut.
“Kami tidak pernah mencopot pengeras suara yang terpasang di wilayah perbatasan dan tidak bersedia mencopotnya,” kata Kim, dikutip dari Al Jazeera.
Kim Yo Jong, yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Propaganda Partai Pekerja Korea, menuding Seoul menyebarkan “isu menyesatkan” untuk memperindah citra kebijakan luar negeri mereka.
Terutama di tengah upaya pemerintahan baru Korea Selatan membangun ulang relasi dengan Pyongyang.
"Kami telah mengklarifikasi pada beberapa kesempatan bahwa kami tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki hubungan dengan (Korea Selatan)," katanya, seraya menambahkan bahwa sikap ini akan ditetapkan dalam konstitusi kami di masa mendatang, dikutip dari BBC.
Perseteruan seputar pengeras suara propaganda di sepanjang perbatasan kedua Korea bukanlah hal baru.
Sejak era Perang Dingin, pengeras suara menjadi alat psikologis dan politis dalam persaingan ideologi di Semenanjung Korea.
Korea Selatan biasanya menyiarkan lagu-lagu K-pop dan berita internasional, sementara Korea Utara membalas dengan suara-suara mengganggu seperti lolongan binatang dan pesan-pesan anti-Seoul.
Siaran dari kedua belah pihak sempat dihentikan, namun kembali dinyalakan pada Juni 2024 ketika Korea Utara mulai mengirim balon berisi sampah ke wilayah Korea Selatan.
Sebagai respons, Seoul kembali mengaktifkan pengeras suara di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat itu mengadopsi kebijakan garis keras terhadap Pyongyang.
Baca juga: Korea Selatan Bongkar Pengeras Suara Propaganda di Perbatasan, Belum Ada Komentar dari Korea Utara
Situasi kembali sedikit mencair setelah Presiden Lee Jae-myung, yang berhaluan progresif, menjabat pada Juni 2025, lalu memutuskan untuk menghentikan siaran sebagai bagian dari langkah membangun kepercayaan.
Namun, militer Korea Selatan awal pekan ini mengklaim bahwa Korea Utara juga telah mencopot beberapa pengeras suara miliknya, sebuah laporan yang langsung dibantah oleh Pyongyang melalui Kim Yo Jong.
Penolakan Rekonsiliasi
Dalam pernyataannya, Kim menuding Korea Selatan tengah memanipulasi opini publik dengan seolah-olah berusaha membangun perdamaian, padahal, menurutnya, yang dilakukan justru menyiapkan 'provokasi'.
"Perhitungan bodoh mereka adalah jika mereka berhasil membuat kita menanggapi tindakan mereka, itu akan bagus. Jika tidak, tindakan mereka setidaknya akan mencerminkan 'upaya detente' mereka, dan mereka akan mampu mengalihkan tanggung jawab atas eskalasi ketegangan ke DPRK dan memenangkan dukungan dunia," kata Kim, menggunakan akronim nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.