Ribuan Berunjuk Rasa di Ukraina saat Zelenskyy Tandatangani RUU yang Melemahkan Lembaga Anti-Korupsi

Ribuan Berunjuk Rasa di Ukraina saat Zelenskyy Tandatangani RUU yang Melemahkan Lembaga Anti-Korupsi

TRIBUNNEWS.COM- Ribuan orang berkumpul di Kyiv dan kota-kota lain di Ukraina pada hari Selasa untuk mendesak presiden agar memveto rancangan undang-undang kontroversial yang mengancam infrastruktur antikorupsi.

Demonstrasi ini menandai demonstrasi besar pertama melawan pemerintah dalam lebih dari tiga tahun perang.

Parlemen Ukraina mengesahkan undang-undang yang akan memperketat pengawasan terhadap dua lembaga antikorupsi utama.

Para kritikus menilai undang-undang ini dapat melemahkan independensi mereka secara signifikan dan memberi lingkaran Presiden Volodymyr Zelenskyy pengaruh yang lebih besar dalam investigasi.

Zelenskyy menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, menurut situs web parlemen pada Selasa malam.

Memerangi korupsi yang mengakar sangat penting bagi upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan mempertahankan akses ke miliaran dolar bantuan Barat.

Pengesahan undang-undang tersebut telah memicu kemarahan publik di Ukraina, dengan beberapa pihak mengatakan bahwa undang-undang tersebut tampaknya merupakan pukulan moral yang lebih besar daripada serangan pesawat tak berawak dan rudal Rusia yang rutin.

Perubahan tersebut akan memberikan jaksa agung kewenangan baru atas investigasi dan kasus yang ditangani oleh Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO).

"Efektifnya, jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, pimpinan SAPO akan menjadi figur nominal, sementara NABU akan kehilangan independensinya dan berubah menjadi subdivisi dari kejaksaan agung," demikian pernyataan bersama kedua lembaga tersebut di Telegram.

Dalam sebuah postingan di X, Komisioner Perluasan Uni Eropa Marta Kos menyatakan kekhawatirannya atas hasil pemungutan suara di parlemen, yang disebut Rada, dan menyebutnya sebagai "langkah mundur yang serius."

Kos menambahkan: "Badan-badan independen seperti NABU & SAPO sangat penting bagi perjalanan Ukraina menuju Uni Eropa. Aturan Hukum tetap menjadi inti negosiasi aksesi Uni Eropa."

Meskipun demonstrasi telah terjadi selama perang di Ukraina, sebagian besar berfokus pada pemulangan tawanan perang atau orang hilang.

Namun, protes tetap menjadi bentuk tekanan publik yang tradisional di Ukraina, di mana dua revolusi sebelumnya dimenangkan oleh publik.

"Korupsi adalah masalah di negara mana pun, dan harus selalu diperangi," kata Ihor Lachenkov, seorang blogger dan aktivis yang mengajak masyarakat untuk bergabung dalam protes melalui platform media sosialnya, yang memiliki lebih dari 1,5 juta pengikut.