Krisis Personel Memburuk, Rusia Memperketat Kontrol Perbatasan Terhadap Pria Wajib Militer 

Krisis Personel Memburuk, Rusia Memperketat Kontrol Perbatasan terhadap Pria Wajib Militer 

TRIBUNNEWS.COM - Pihak berwenang Rusia dilaporkan memperluas upaya untuk mencegah pria yang wajib militer meninggalkan negara tersebut.

Pengetatan kontrol terhadap para pria wajib militer ini dilakukan Rusia dengan memberikan akses langsung kepada dinas keamanan nasional (FSB) terhadap data pendaftaran militer, termasuk panggilan wajib militer elektronik, saluran berita Telegram pro-Kremlin, Mash, melaporkan Rabu (23/7/2025).

"Pria yang menjalani wajib militer kini menghadapi pengawasan ketat di bandara dan titik penyeberangan perbatasan darat, demikian laporan Mash, yang diyakini terafiliasi dengan FSB, badan keamanan setara FBI-nya Amerika Serikat.

Baca juga: Ukraina Cetak Rekor Serangan Drone ke Rusia: Bandara-Bandara Ditutup, 140 Penerbangan Dibatalkan

Krisis Personel Memburuk

Pengetatan pengawasan terhadap para wajib militer ini diyakini karena Rusia mengalami perburukan krisis personel atas perang melawan Ukraina yang kini sudah memasuki tahun ketiga.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022, jumlah tentara Rusia yang tewas telah mencapai angka yang sangat besar.

Menurut data dari Angkatan Bersenjata Ukraina dan beberapa lembaga intelijen Barat, hingga pertengahan 2025 diperkirakan sekitar 250.000 tentara Rusia telah tewas dalam konflik ini.

Jumlah ini mencakup prajurit reguler, pasukan cadangan, dan warga sipil yang direkrut sebagai tentara. Selain itu, total korban militer Rusia—termasuk yang luka-luka—diperkirakan mencapai 750.000 hingga 900.000 orang.

Strategi militer Rusia yang dikenal sebagai “penggiling daging”—mengirimkan gelombang tentara ke garis depan tanpa perlindungan memadai—telah menyebabkan tingginya angka kematian.

Banyak dari mereka adalah warga sipil yang direkrut secara paksa atau tahanan yang dijanjikan pengampunan.

Taktik ini, meski efektif dalam menguras sumber daya Ukraina, juga menimbulkan kerugian besar di pihak Rusia.

Bahkan, lebih dari setengah armada tank aktif Rusia sebelum perang dilaporkan telah hancur di medan tempur.

Meski mengalami kerugian besar, Rusia belum menunjukkan tanda-tanda menyerah.

Negara itu justru beradaptasi dengan membentuk “ekonomi perang total,” mengalihkan industri sipil ke sektor militer dan memperkuat aliansi dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Iran.

Propaganda domestik dan kontrol informasi yang ketat juga membantu menjaga stabilitas sosial internal.

Namun, dengan korban jiwa yang terus bertambah, pertanyaan besar pun muncul: sampai kapan Rusia mampu bertahan dalam konflik yang semakin menguras sumber daya dan moral nasional?

Dilarang Meninggalkan Rusia

Satu di antara cara Rusia mengatasi krisis personel itu adalah dengan menambah rekrutan sipil melalui program wajib militer.

"Pejabat berwenang Rusia saat ini sedang memeriksa apakah pelancong telah menerima pemberitahuan wajib militer, dan jika panggilan ditemukan dalam sistem, individu tersebut dilarang meninggalkan negara tersebut," tulis laporan TMT, Rabu.

Berdasarkan protokol saat ini, penjaga perbatasan Dinas Keamanan Federal (FSB) harus mengawal orang-orang ini ke area yang ditentukan di mana seorang pengawas menyampaikan penjelasan resmi dan pemberitahuan tertulis yang memperingatkan bahwa kegagalan melapor untuk bertugas dapat mengakibatkan tuntutan pidana.

Langkah-langkah baru ini menyusul laporan dari awal Juli bahwa penduduk di beberapa wilayah Rusia — termasuk Republik Tatarstan, Mordovia, Magadan, distrik otonom Yamalo-Nenets, dan Sakhalin — telah mulai menerima pemberitahuan mengenai pencantuman mereka dalam daftar wajib militer melalui portal layanan publik, Gosuslugi.
 
Artyom Klyga, seorang pengacara di Gerakan Penolak Militer, mengatakan, meskipun lembaga itu sudah ada setidaknya sejak September 2024, pihak berwenang baru mulai agresif mengumpulkan data pribadi dari para pria yang memenuhi syarat wajib militer tahun ini.

Langkah ini tampaknya meletakkan dasar bagi penggunaan pemanggilan elektronik yang lebih luas.

Pada bulan April 2023, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang menyamakan pemberitahuan wajib militer elektronik dengan pemberitahuan tertulis tradisional dan memperkenalkan hukuman berat bagi mereka yang menghindari dinas militer.

Berdasarkan hukum, daftar wajib militer nasional mencakup informasi detail tentang wajib militer, termasuk alamat tempat tinggal, tempat kerja, pendidikan, laporan pajak, catatan pensiun, data medis, dan riwayat pengadilan.

Semua panggilan yang dikeluarkan melalui Gosuslugi juga dicatat.

Panggilan elektronik dianggap sah dikirimkan tujuh hari setelah pertama kali muncul di akun Gosuslugi seseorang, setelah itu individu tersebut secara otomatis dilarang meninggalkan Rusia.

Jika orang tersebut gagal melapor ke kantor pendaftaran dalam waktu 20 hari, pembatasan tambahan berlaku: individu tersebut dapat dilarang mendaftar sebagai wiraswasta, membuka usaha, mengajukan pinjaman, membeli atau menjual properti, atau memperoleh paspor asing.

Perluasan penegakan hukum ini menyusul gelombang penghindaran wajib militer sebelumnya, terutama setelah mobilisasi parsial Moskow pada September 2022 yang mendorong ratusan ribu pria Rusia meninggalkan negara itu.

(oln/tmt/*)