25 Negara Barat Desak Perang Gaza Dihentikan, Isyarat Netanyahu Dikucilkan?

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah 25 negara Barat secara terbuka menyerukan penghentian perang di Gaza.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin dunia menyebut penderitaan rakyat Palestina telah “mencapai titik terendah baru”, dan menyatakan bahwa “perang ini harus diakhiri sekarang.”

Pernyataan tersebut datang dari gabungan negara-negara Uni Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Belanda, Irlandia, hingga negara-negara Amerika Latin serta beberapa sekutu tradisional Israel yang selama ini cenderung bersikap hati-hati.

“Skala kehancuran dan penderitaan warga sipil di Gaza tidak dapat lagi dibenarkan. Dunia tidak bisa tinggal diam,” bunyi salah satu bagian dalam dokumen yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Irlandia, dilansir dari The Times of Israel.

Seruan ini menambah daftar panjang negara-negara yang mulai menarik dukungan moral dan politik terhadap Israel dalam operasi militer di Jalur Gaza yang telah berlangsung lebih dari sembilan bulan.

Meski Israel bersikeras bahwa operasi Gaza merupakan upaya “menghancurkan Hamas”, berbagai laporan menunjukkan bahwa korban terbesar justru adalah warga sipil terutama perempuan dan anak-anak.

Menurut data terbaru dari PBB, lebih dari 38.000 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023.

Alasan tersebut yang membuat publik murka, hingga dalam beberapa minggu terakhir, Netanyahu dikabarkan tidak diundang ke sejumlah forum internasional penting.

Sejumlah pejabat tinggi Uni Eropa bahkan menyebut kepemimpinannya “menghambat proses perdamaian.”.

Beberapa negara seperti Spanyol dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina dan mengurangi kerja sama bilateral dengan Israel.

Baca juga: Israel Pakai Tank dan Penembak Jitu Tembaki Kerumunan Warga Gaza yang Cari Bantuan, WFP Kecam Keras

Pelanggaran Hukum Internasional Jadi Sorotan

Salah satu sorotan utama dari kecaman ini adalah dugaan pelanggaran hukum internasional oleh militer Israel.

Serangan udara yang menyasar kawasan padat penduduk, termasuk rumah sakit dan fasilitas pengungsi, menjadi titik kritik paling tajam.

Banyak negara menyebut tindakan itu sebagai “penghinaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.”

Selain aspek militer, kritik tajam juga dialamatkan terhadap pendekatan diplomatik Netanyahu yang dinilai “tidak kooperatif” dengan badan-badan internasional, termasuk PBB dan lembaga kemanusiaan global.

Blokade akses bantuan ke Gaza dan pemutusan komunikasi dengan sejumlah negara dianggap memperparah kondisi di lapangan.