Partai Berkuasa Jepang Kalah Telak di Pemilu, Gagal Raih Mayoritas Pertama Kali Sejak 1955
Dalam pemilu kali ini: LDP hanya meraih 39 kursi, turun dari sebelumnya 52 kursi; Partai Komeito hanya memperoleh 8 kursi, turun dari 14 kursi
Editor:
Eko Sutriyanto
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO — Koalisi partai berkuasa di Jepang, yakni Partai Demokrat Liberal (LDP) dan mitranya Partai Komeito, mengalami kekalahan telak dalam pemilu majelis tinggi Jepang yang digelar Minggu (20/7/2025).
Jumlah kursi yang mereka kuasai turun drastis dari sebelumnya 66 kursi menjadi kurang dari 50, jauh di bawah ambang batas mayoritas. Hal ini menandai momen bersejarah: untuk pertama kalinya sejak partai ini berdiri pada tahun 1955, LDP gagal meraih mayoritas di parlemen Jepang, baik di majelis rendah maupun majelis tinggi.
"Ini merupakan hasil yang sangat berat bagi partai yang berkuasa," ujar Kensuke Nishii, wartawan politik senior NHK, dalam laporannya Senin pagi (21/7/2025).
"Perdana Menteri Ishiba sebelumnya menetapkan target minimal 50 kursi, namun target itu gagal tercapai."
Meskipun kalah, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyatakan keinginannya untuk tetap melanjutkan masa jabatannya.
Namun dengan kehilangan mayoritas di kedua majelis—Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Anggota—posisi pemerintahannya kini dinilai akan jauh lebih sulit.
Baca juga: Penunjukan PM Shigeru Ishiba Tak Berefek bagi Partai LDP, Koalisi Petahana Keok di Pileg Jepang
Di sisi lain, partai oposisi seperti Partai Demokrat untuk Rakyat (Kokumin Minseito) dan Sanseito (partai ultrakonservatif kanan) mengalami lonjakan dukungan, terutama dari pemilih muda. Beberapa pendukung tradisional LDP pun disebut beralih ke partai-partai ini.
Selain itu, Partai Konservatif Jepang dan kelompok politik baru Partai Mirai berhasil memenangkan kursi melalui sistem perwakilan proporsional—untuk pertama kalinya—menandai fragmentasi pilihan pemilih yang semakin luas.
Kekalahan ini memaksa LDP dan Komeito untuk mencari dukungan dari partai-partai oposisi guna meloloskan rancangan undang-undang dan anggaran.
"Partai berkuasa akan membutuhkan kerja sama oposisi untuk menjalankan pemerintahan," kata Nishii. "Perdana Menteri Ishiba berniat membangun konsensus berbasis kebijakan seperti saat ia meloloskan anggaran tahun ini."
Sementara itu, oposisi mulai mengambil posisi konfrontatif. Yukio Noda, pemimpin Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP) menyatakan bahwa hasil pemilu ini adalah penolakan rakyat secara jelas terhadap pemerintahan Ishiba.
Namun demikian, belum ada kepastian bahwa seluruh partai oposisi akan bersatu mendorong perubahan pemerintahan. Fragmentasi sikap di kalangan oposisi masih cukup besar.
Dalam pemilu kali ini: LDP hanya meraih 39 kursi, turun dari sebelumnya 52 kursi; Partai Komeito hanya memperoleh 8 kursi, turun dari 14 kursi.
Total kursi koalisi hanya 47 kursi, jauh dari 125 kursi yang dibutuhkan untuk mayoritas di Majelis Tinggi Jepang.
Diskusi terkait dinamika politik Jepang pascapemilu ini juga menjadi perhatian di kalangan masyarakat pencinta Jepang di Indonesia.
Komunitas Pencinta Jepang membuka ruang diskusi bagi publik yang ingin bergabung melalui grup WhatsApp. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: [email protected].
Tidak Lulus SMA di Jepang Tetap Bisa Jadi Pengacara, Begini Caranya |
![]() |
---|
Sanae Takaichi Berpeluang Jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang |
![]() |
---|
Menelan Rekor Rossi, Marquez Tulis Ulang Sejarah Sisa Balapan saat Juara Dunia MotoGP 2025 di Motegi |
![]() |
---|
Daftar Tim Lolos 16 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025: Turki Perintis, Kejutan Jepang Tersingkir |
![]() |
---|
700 Poin Marc Marquez di MotoGP 2025 Bukan Mission Impossible, Pecahkan Rekor Pribadi 11 Tahun |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.