Trump Resmi Cabut Sanksi Suriah, Janji Buka Jalan Rekonstruksi Pascapenggulingan Assad

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut program sanksi keuangan terhadap Suriah, Senin (30/6/2025).

Langkah ini membuka peluang investasi dan rekonstruksi setelah penggulingan Presiden Bashar al-Assad lebih dari enam bulan lalu.

“Amerika Serikat berkomitmen mendukung Suriah yang stabil, bersatu, dan damai dengan dirinya sendiri serta negara-negara tetangganya,” kata Trump dalam pernyataan resmi seperti dikutip Al Jazeera.

Menurut Gedung Putih, keputusan ini mengakhiri keadaan darurat nasional yang diumumkan pada 2004 dan mencabut berbagai perintah eksekutif terkait.

Pemerintah AS menyebutnya sebagai langkah mendukung jalan Suriah menuju stabilitas dan perdamaian.

Pencabutan sanksi tidak berlaku untuk semua pihak.

Sanksi terhadap Assad, rekan-rekannya, pelanggar HAM, pengedar narkoba, jaringan ISIS, dan proksi Iran tetap diberlakukan.

"Sekarang saatnya mereka bersinar … Semoga berhasil, Suriah," kata Trump, mengulang janjinya saat bertemu Presiden Sementara Suriah Ahmed al-Sharaa di Riyadh pada Mei lalu.

Membuka Ruang Rekonstruksi Ekonomi

Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shibani menyambut baik keputusan Trump, menyebutnya akan “menghilangkan hambatan” bagi pemulihan ekonomi dan membuka Suriah untuk investasi asing.

“Langkah ini membuka pintu rekonstruksi dan pembangunan yang telah lama ditunggu,” ujarnya di platform X.

Baca juga: Dukung Ahmed al-Sharaa, Donald Trump Resmi Cabut Semua Sanksi AS untuk Suriah

Sanksi AS sebelumnya telah memaksa Suriah keluar dari sistem keuangan internasional dan menggagalkan upaya rekonstruksi sejak perang saudara pecah pada 2011.

AS pertama kali menjatuhkan keadaan darurat nasional untuk Suriah pada 2004, dengan sanksi semakin diperluas setelah 2011 akibat penindasan brutal terhadap protes damai.

Bashar al-Assad digulingkan pada Desember 2024 dalam serangan kilat oleh koalisi pemberontak, dipimpin kelompok Islamis di bawah komando Ahmed al-Sharaa.

Sharaa sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Julani, eks pemimpin Front al-Nusra, yang memutuskan hubungan dengan al-Qaeda pada 2016.

Peninjauan Status Terorisme dan Sanksi Caesar

Gedung Putih menyebut perintah Trump mengarahkan Menteri Luar Negeri AS untuk meninjau status Suriah sebagai negara sponsor terorisme.

Peninjauan juga dilakukan atas status Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok pemberontak pimpinan Sharaa yang kini memerintah sebagian wilayah barat laut Suriah.

Departemen Keuangan AS melaporkan telah menghapus 518 individu dan entitas Suriah dari daftar sanksi.

Sanksi yang diberlakukan di bawah Undang-Undang Caesar—yang menarget pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang—masih memerlukan evaluasi tambahan untuk bisa dicabut.

“Kami akan melihat kriteria penangguhan untuk Undang-Undang Caesar,” kata seorang pejabat senior AS kepada Reuters.

Reaksi dan Kekhawatiran HAM

Sementara pemerintah Suriah merayakan keputusan ini, beberapa aktivis HAM mengingatkan kekerasan sektarian belum sepenuhnya berhenti.

Pembantaian, penculikan, dan intimidasi terhadap minoritas Alawite pro-Assad masih terjadi di beberapa wilayah yang dikuasai mantan pejuang pemberontak.

Gedung Putih menegaskan pihaknya akan terus memantau kondisi HAM di Suriah dan mendorong akuntabilitas atas kekejaman masa lalu.

Harapan AS untuk Stabilitas

Baca juga: Enggan Perang, Ahmed Al-Sharaa Benarkan Suriah Gelar Pembicaraan Tak Langsung dengan Israel

Trump dan pejabat AS menekankan pelonggaran sanksi bertujuan membuka jalan bagi pembangunan kembali tanpa memperkuat aktor-aktor berbahaya.

Utusan Khusus AS untuk Suriah Thomas Barrack menyebut pencabutan sanksi sebagai puncak proses panjang dan detail untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa masuk dengan aman.
“Suriah perlu diberi kesempatan, dan itulah yang terjadi,” ujarnya.

Dilansir laman resmi Gedung Putih, Washington menegaskan akan memantau komitmen Suriah untuk:

• Normalisasi hubungan dengan Israel
• Menangani teroris asing
• Mengelola kamp penahanan ISIS
• Melarang kelompok teroris Palestina

(Tribunnews.com/ Andari Wulan Nugrahani)