AS Minta China Tekan Iran agar Selat Hormuz Tetap Dibuka: Dunia Bisa Terkena Dampaknya

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Marco Rubio meminta kepada pemerintah China untuk menekan Teheran agar tidak menutup Selat Hormuz.

Selat Hormuz diketahui merupakan jalur penting pengiriman minyak ke berbagai belahan dunia.

“Pihak pertama yang seharusnya marah atas hal ini adalah pemerintah China, karena sebagian besar pasokan minyak mereka melewati jalur itu,” ungkap Rubio pada Minggu (22/6/2025).

Dikatakan Rubio, penutupan Selat Hormuz bisa berdampak pada dunia, terutama bagi China.

“Mereka seharusnya menjadi pihak pertama yang mengatakan, jika Iran menanam ranjau di Selat Hormuz, maka China akan menanggung dampak besar, dan negara-negara lain di dunia juga akan terkena dampaknya. Kami juga, tentu saja."

"Tapi dampaknya terhadap kami jauh lebih kecil dibanding negara-negara lain,” ujar Rubio dalam wawancara dengan CBS News, dikutip dari CNN World.

Penutupan Selat Hormuz juga disebut Rubio membunuh ekonomi Iran.

“Itu sama saja bunuh diri secara ekonomi bagi Iran jika mereka benar-benar melakukannya,” kata Rubio di Fox News.

Rubio menambahkan bahwa AS memiliki berbagai opsi untuk menghadapi situasi itu.

Tetapi, langkah penutupan Selat Hormuz dinilainya dapat merusak perekonomian negara-negara lain lebih besar ketimbang dampak bagi AS.

Ia juga mengatakan bahwa hal itu akan memicu “eskalasi besar-besaran yang akan memancing respons, bukan hanya dari kami, tapi juga dari negara-negara lain.”

Baca juga: 30 Rudal Tomahawk Submarine dan 6 Bomber B-2 AS, Kala Fordow Iran Terlalu Dalam Buat Senjata Israel

Wacana Penutupan Selat Hormuz

Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Minggu (22/6/2025) mengumumkan kalau parlemen Iran telah menyetujui mosi untuk menutup Selat Hormuz yang strategis.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pengiriman minyak paling vital di dunia.

Niat Iran menutup wilayah perairan dunia ini sebagai balasan atas serangan militer AS terhadap beberapa lokasi nuklir di Iran.

Keputusan tersebut kini menunggu persetujuan akhir dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.