Gara-gara Trump Sunat Anggaran, Proyek Pelacak 30 Ribu Anak Ukraina yang Diculik Rusia Bakal Tutup

TRIBUNNEWS.COM - Dampak pemotongan anggaran luar negeri oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump semakin melebar.

Efisiensi anggaran era Trump mengancam kelangsungan proyek penyelamatan dan pelacakan lebih dari 30.000 anak Ukraina yang dideportasi paksa ke wilayah Rusia.

Dikutip dari Politico, Rabu (11/6/2025), proyek multinasional ini sebelumnya berjalan dengan dukungan dana pemerintah.

Tujuannya yaitu mengidentifikasi, melacak, dan memulangkan anak-anak Ukraina yang dipindahkan secara ilegal oleh otoritas Rusia sejak invasi penuh pada Februari 2022.

Menurut pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut, pemangkasan dana ini membuat tim yang bertugas terpaksa bubar.

Staf lapangan juga kena impas karena di-PHK.

Bahkan kerja sama dengan lembaga lokal di negara-negara transit, seperti Polandia dan Moldova juga terhenti.

Sejumlah pusat identifikasi anak di perbatasan bahkan dilaporkan telah ditutup.

"Kami berjuang mengumpulkan informasi dari kamp-kamp Rusia dan wilayah pendudukan,"

"Tanpa dukungan dana dari AS, mustahil melanjutkan operasi penyelamatan ini," ujar pejabat Ukraina yang enggan disebutkan namanya kepada Politico.

Trump Prioritaskan Kebijakan Dalam Negeri

Baca juga: WN Rusia dan Ukraina di Bali Berjumlah 90.833 Orang, Dirjen Imigrasi: yang Tidak Sesuai Deportasi

Sebagaimana diketahui, Trump kembali menjabat pada Januari 2025.

Di periode kedua jabatannya, Trump secara drastis memotong anggaran bantuan luar negeri.

Bantuan kemanusiaan ke Ukraina tak luput dari sasaran kebijakannya.

Dalam sejumlah pidato, Trump mengklaim dukungan terhadap Ukraina sebagai "pemborosan uang rakyat Amerika."

Ia mengaku memilih mengalokasikan anggaran untuk keperluan domestik seperti infrastruktur dan pengaman perbatasan.

Kebijakan ini tak luput dari kritik.

Nada sumbang tak hanya terdengar dari sekutu NATO dan Uni Eropa tetapi juga dari organisasi-organisasi kemanusiaan internasional.

Anak-anak Jadi Korban Politik Global

Menurut Komisi Penyelidikan PBB, lebih dari 19.500 anak Ukraina teridentifikasi sebagai korban deportasi paksa ke Rusia.

Akan tetap data dari organisasi sipil Ukraina menunjukkan angka tersebut bisa melebihi 30.000.

Didapati banyak anak yang masih belum diketahui keberadaannya.

Di satu sisi, Rusia membantah tuduhan penculikan.

Moskow menyebut relokasi itu sebagai "evakuasi kemanusiaan".

Kendati demikian, banyak laporan independen yang menunjukkan kalau anak-anak Ukraina ditempatkan di panti asuhan, diberikan kewarganegaraan Rusia atau diadopsi oleh keluarga Rusia.

Berdasarkan hukum internasional, praktis tersebut dinyatakan ilegal.

Baca juga: Trump Janji Beri 1.000 Dolar dan Tiket Pulang untuk Imigran Ilegal yang Mau Deportasi Mandiri

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bahkan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin atas dugaan keterlibatannya mendeportasi ilegal anak-anak Ukraina.

Desakan Internasional untuk Bertindak

Sejumlah organisasi HAM, seperti Amnesty International dan Save the Children mengecam keputusan Trump.

Mereka menyerukan negara-negara lain untuk segera turun tangan menggantikan kekosongan dana yang ditinggalkan AS.

"Mengabaikan penderitaan ribuan anak yang terpisah dari keluarganya bukan hanya tindakan tidak bermoral, tapi juga memperburuk trauma jangka panjang generasi muda Ukraina," kata seorang juru bicara Save the Children.

Komisi Eropa disebut tengah mempertimbangkan paket bantuan darurat untuk memastikan proyek pelacakan tetap berjalan, setidaknya sampai pendanaan jangka panjang dapat dipastikan.

Dampak Langsung ke Lapangan

Sejumlah relawan di Lviv dan Kyiv mengaku mulai kehilangan akses ke sistem pelacakan dan basis data anak hilang.

Beberapa keluarga korban juga tidak lagi mendapatkan bantuan hukum atau informasi terbaru tentang pencarian anak mereka.

"Dulu kami mendapat laporan rutin tentang keberadaan anak kami, sekarang sudah dua bulan tak ada kabar," ungkap seorang ibu asal Kharkiv kepada media Ukraina Suspilne.
 
Tanpa campur tangan internasional atau pembalikan kebijakan dari pemerintahan Trump, nasib ribuan anak Ukraina kini berada di ujung tanduk.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)