PM Kamboja Tetap Seret Thailand ke Mahkamah Internasional meski Tensi di Perbatasan Sudah Mereda

TRIBUNNEWS.COM - Meredanya tensi di perbatasan negaranya dengan Thailand tampaknya tak menghentikan langkah Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet untuk membuat aduan ke Mahkamah Internasional (ICJ).

Dikutip dari The Nation Thailand, pemerintah Kamboja sedang mengambil langkah serius untuk membawa sengketa perbatasan dengan Thailand tersebut ke ICJ.

Kabar ini dibagikan Hun Manet melalui laman Facebook resminya pada Rabu (11/6/2025) hari ini.

Di unggahan tersebut, Hun Manet mengumumkan pembentukan komite untuk menyiapkan dokumen kasus perbatasan yang nantinya akan diserahkan ke ICJ.

Dokumen yang sama juga dibagikan di Facebook Hun Sen selaku Presiden Senat Kamboja.

Khmer Times melaporkan bahwa unggahan dua orang terkuat di Kamboja ini menunjukkan bahwa pemerintahan mereka sepenuhnya berkomitmen membawa konflik perbatasan ini ke ICJ. 

Pada Senin (9/6/2025), Perdana Menteri Kamboja juga telah mengumumkan pembentukan komite tingkat tinggi untuk mengumpulkan bukti dan menangani proses hukum di ICJ. 

Putra kandung Hun Sen yakni Hun Many ditunjuk sebagai ketua komite untuk aduan ke ICJ tersebut.

Hun Many yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja ini nantinya akan mengetuai Komite yang berisikan tim hukum dan sejumlah konsultan hukum internasional.

Komite ini ditugaskan untuk menyiapkan dan mengajukan dokumen yang diperlukan ke ICJ.

Baca juga: Raih Kesepakatan Damai, Thailand dan Kamboja Sama-sama Tarik Pasukan dari Perbatasan

Pengumuman pemerintah Kamboja menyebutkan bahwa komite terdiri dari dua kelompok.

Kelompok tersebut terdiri tim hukum yang dipimpin Menteri Kehakiman dan tim diplomatik yang dipimpin Sekretaris Kehakiman.

Langkah Hun Manet ini juga telah disetujui di tingkat legislatif karena sebelumnya pada 2 Juni anggota dewan Kamboja mendukung opsi untuk mengajukan kasus perbatasan tersebut ke ICJ.

Thailand Merasa Dikhianati

Manuver terbaru Hun Manet ini menjadi sorotan bagi Thailand.

Hal ini terjadi mengingat Thailand sebelumnya telah mengusulkan penyelesaian masalah melalui mekanisme bilateral yang sudah ada.