Masih Ribut dengan Trump Soal Pajak, Rusia Tiba-tiba Ajak Elon Musk Pindah Negara

Ia mengundang Musk untuk “menjadi warga bebas” di Rusia.

“Jika AS benar-benar memperlakukan Elon Musk sebagai musuh, kami di Rusia siap menyambutnya,” tulis Medvedev, dikutip The Moscow Times.

“Di sini, dia tidak akan dikenai pajak kekayaan semacam itu. Kami menghargai otak, teknologi, dan inovasi. Elon bisa hidup bebas.”

Medvedev bahkan menyebut bahwa Rusia bisa menyediakan insentif luar biasa jika Musk memindahkan operasional riset teknologi tinggi—seperti SpaceX atau Neuralink—ke Rusia, terutama ke kota-kota teknologi seperti Moskow, Kazan, atau Novosibirsk.

Beberapa analis menganggap pernyataan Medvedev bukan sekadar retorika kosong.

Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia memang sedang gencar menarik para insinyur dan pengembang asing untuk membangun “ekosistem teknologi independen” di tengah sanksi dan pembatasan akses teknologi Barat.

Komentar Pro-Kremlin: Musk Cocok Tinggal di Rusia

Sejumlah komentator pro-Kremlin di saluran media sosial juga ikut mendorong Musk untuk mempertimbangkan tawaran Rusia.

Pavel Gubarev, mantan pemimpin separatis di Donetsk, menyebut bahwa Musk adalah simbol perlawanan terhadap "hegemoni pajak Amerika".

“Rusia membutuhkan orang seperti Musk. Dia pembuat masa depan, dan Barat hanya ingin mengurasnya,” tulisnya di Telegram.

Belum ada tanggapan langsung dari Musk terkait tawaran ini.

Para analis melihat langkah Rusia sebagai bagian dari strategi diplomasi lunak—menggunakan simbol teknologi global untuk menantang dominasi Barat.

Amerika Mulai Tak Nyaman dengan Musk?

Baca juga: Trump Masih Marah dan Tolak Bicara dengan Elon Musk: Dia Kehilangan Akal Sehat

Di tengah ketegangan ini, Musk semakin disorot oleh elite politik AS.

Selain isu pajak, beberapa anggota Kongres juga mempertanyakan pengaruh Musk dalam kebijakan luar negeri, terutama setelah ia beberapa kali memberikan komentar kontroversial soal perang Ukraina dan Tiongkok.

Pada 2022, Musk sempat mengusulkan rencana damai untuk Ukraina yang dianggap pro-Rusia.

Ia juga dikritik karena menghentikan layanan satelit Starlink di wilayah Ukraina saat terjadi operasi militer, meskipun kemudian ia mengklaim hal itu dilakukan agar tidak memperkeruh konflik.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)