Trump Resmi Cabut Seluruh Sanksi Suriah, Ekonomi Damaskus Mulai Bernapas Lega

TRIBUNNEWS.COM -  Pemerintahan Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump resmi mencabut sanksi ekonomi menyeluruh terhadap Suriah.

Langkah ini diumumkan oleh Departemen Keuangan AS pada Jumat (23/5/2025), menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Negeri Paman Sam menyusul berakhirnya kekuasaan rezim Bashar al-Assad.

Dalam keterangan resmi yang dikutip Times Of Israel, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan pencabutan sanksi ini diusulkan Presiden Trump  setelah bertemu dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, di Arab Saudi. 

Adapun pencabutan sanksi memungkinkan Suriah untuk kembali berbisnis dengan AS dan mitra-mitra dagangnya lainnya, setelah ekonomi negara itu hancur akibat perang saudara selama 13 tahun.

Langkah ini termasuk penerbitan General License 25 oleh Departemen Keuangan AS, yang memungkinkan transaksi dengan pemerintah transisi Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmed al-Sharaa, termasuk bank sentral dan perusahaan milik negara .

Selain itu, pemerintahan Trump memberikan pengecualian selama 180 hari terhadap sanksi yang diberlakukan oleh Caesar Syria Civilian Protection Act.

Bertujuan untuk mendorong investasi baru dan memastikan penyediaan layanan penting seperti listrik dan air, serta transaksi yang berkaitan dengan produk minyak dan gas Suriah.

"Kebijakan ini akan membantu penyediaan listrik, energi, air, dan sanitasi, sekaligus memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih efektif di seluruh wilayah Suriah," ujar Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.

Dengan adanya pelonggaran, upaya ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Suriah menuju masa depan yang lebih stabil dan sejahtera.

“Seperti yang dijanjikan Presiden Trump, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri menerapkan otorisasi untuk mendorong investasi baru ke Suriah,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

“Suriah juga harus terus bekerja untuk menjadi negara yang stabil dan damai, dan tindakan hari ini diharapkan dapat menempatkan negara ini di jalan menuju masa depan yang cerah, makmur, dan stabil.” imbuhnya.

Departemen Keuangan AS menjelaskan pencabutan sanksi berlaku untuk pemerintahan baru Suriah, dengan syarat negara tersebut tak menjadi tempat berlindung bagi kelompok teroris.

Baca juga: Pemulihan Pasca Perang: UE Ikuti AS, Cabut Sanksi Suriah Usai Kejatuhan Assad

Selain itu Suriah harus menjamin perlindungan bagi minoritas agama dan etnis di wilayahnya.

UE Ikuti Langkah AS

Menyusul langkah AS, Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa sepakat mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah sebagai langkah untuk mendukung pemulihan negara tersebut setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

Hal itu diumumkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas awal pekan lalu.

Dalam keterangan yang dikutip The Guardian, Kallas menyampaikan bahwa Uni Eropa telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Suriah agar rakyat dapat membangun kembali negara yang damai dan inklusif setelah penggulingan Bashar al-Assad.

"Kami ingin membantu rakyat Suriah membangun kembali Suriah yang baru, inklusif, dan damai," kata Kallas dalam sebuah posting di X .

"Uni Eropa selalu mendukung rakyat Suriah selama 14 tahun terakhir dan akan terus melakukannya," imbuhnya.

Rencananya pencabutan sanksi akan mencakup penghapusan pembatasan di sektor energi dan transportasi, serta pelonggaran hubungan perbankan antara Suriah dan lembaga keuangan di Uni Eropa.

Tak hanya itu lima institusi keuangan utama Suriah, termasuk Bank Industri dan Bank Tabungan, juga akan dihapus dari daftar sanksi.

Memungkinkan mereka untuk mengakses aset yang sebelumnya dibekukan dan melakukan transaksi yang diperlukan untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan.

Meski begitu Uni Eropa menekankan pencabutan sanksi ini bersifat bertahap dan dapat dibalik jika pemerintahan baru Suriah gagal memenuhi standar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Kallas juga menambahkan bahwa segala hukuman terhadap rezim Bashar Al-Assad dan sanksi-sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia akan tetap berlaku.

Dengan pencabutan sanksi ini, Uni Eropa berharap dapat memainkan peran kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas politik di Suriah.

Serta mencegah krisis kemanusiaan yang lebih dalam di kawasan tersebut.

Meskipun saat ini sanksi telah dicabut secara keseluruhan, namun pemerintah UE mengatakan akan tetap menjatuhkan sanksi jika pemimpin baru Suriah melanggar hak-hak minoritas.

Penjatuhan sanksi juga tak akan pandang bulu, bahkan menyasar individu yang berupaya merusak stabilitas.

Pencapaian Bersejarah Bagi Suriah

Menteri Luar Negeri Suriah Assad Al Shaibani menyambut baik keputusan yang diambil pemerintah AS dan UE.

Ia memuji langkah itu dengan menyebutnya sebagai pencapaian bersejarah baru bagi rakyat Suriah, lantaran upaya ini dapat memperkuat keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat Suriah.

“Kami, bersama rakyat kami, telah mencapai kemenangan bersejarah melalui pencabutan sanksi Uni Eropa terhadap Suriah,” tulis Shaibani melalui X, sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency.

“Suriah layak mendapatkan masa depan cerah yang sesuai dengan rakyat dan peradabannya,” tambahnya.

(Tribunnews.com / Namira)